Tudingan Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa polemik ijazah keluarganya adalah bagian dari “operasi politik” terus menuai serangan balik dari berbagai pihak. Keluhan Jokowi yang merasa reputasi politiknya sengaja di-downgrade oleh pihak tertentu dijawab telak oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Said Didu membeberkan rekam jejak panjang operasi politik yang diklaimnya dilakukan sendiri oleh politikus itu selama memegang tampuk kekuasaan tertinggi di republik ini. Ia menegaskan bahwa operasi politik bukanlah hal baru, melainkan instrumen utama yang digunakan oleh rezim sebelumnya untuk melanggengkan kekuasaan dari Jokowi.
Baca Juga: Eks Kopassus Berikan Nilai Gibran Nol Besar: Jangankan Jadi Wapres, Tidak Cocok Bahkan Jadi Ketua RT
“Sekadar mengingatkan, minimal 18 operasi politik yang Pak Jokowi lakukan selama berkuasa,” kata Said Didu dikutip Sabtu (17/10/2026).
Said Didu merinci daftar panjang dugaan operasi politik tersebut, yang mencakup manipulasi hukum, pembungkaman oposisi, hingga nepotisme telanjang.
Di urutan pertama, ia menyoroti intervensi konstitusi yang paling membekas di ingatan publik, yakni mengubah aturan batas usia capres-cawapres demi memuluskan langkah sang anak, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Operasi nepotisme ini, menurutnya tidak hanya terjadi di level nasional. Ia mengingatkan publik bagaimana mesin kekuasaan digerakkan untuk mengantarkan Gibran menjadi Wali Kota Solo, Menantu Jokowi. Adapun Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara.
Hal serupa juga terlihat pada proses instan yang mengantarkan putra bungsu mantan presiden itu, Kaesang Pangarep. Ia menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia, daftar operasi politik yang dibeberkan jauh lebih kelam. Ia menyinggung tragedi kemanusiaan yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya, seperti meninggalnya ratusan petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2019. Ia juga menungkit peristiwa berdarah penembakan anggota dari Front Pembela Islam (FPI) di Tol Km-50.
“Pembunuhan di Km-50, pembubaran ormas FPI, pengambilalihan Partai Golkar, pengambilalihan PAN, upaya pengambilalihan Partai Demokrat,” ungkap Said Didu.
Ia juga menyoroti pemenjaraan sejumlah aktivis dan tokoh oposisi yang berbeda pandangan dengan pemerintah seperti Habib Rizieq Shihab (HRS), Jumhur Hidayat hingga Syahganda Nainggolan.
Lebih jauh, ia mengkritik keras penggunaan aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi lawan politik, pembagian kursi komisaris dan direksi badan usaha negara yang dikhususkan bagi relawan serta tim sukses, hingga penggunaan lembaga pemilu sebagai alat stempel kemenangan rezim.
Said Didu juga menyebut adanya operasi intervensi dalam pemilihan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) besar, yang menurut catatannya pernah terjadi sebanyak dua kali di Nahdlatul Ulama (NU).
Selain itu, ia juga menyinggung kebijakan obral konsesi lahan tambang kepada pihak-pihak tertentu yang dinilai sarat akan kepentingan oligarki.
Said Didu juga memberikan sindiran tajam kepada publik yang mungkin masih mengingat rentetan rekayasa kekuasaan lainnya yang belum ia sebutkan.
Baca Juga: Sinyal Bahaya di Ring 1: Pengamat Sebut Jokowi Kini Jadi ‘Musuh dalam Selimut’ bagi Prabowo
“Silakan tambahkan,” pungkasnya.