Inisiator Penggunaan Hak Angket DPR, Ray Rangkuti, merespons santai tuduhan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai operasi politik yang ditunggangi “penumpang gelap”.
Ray menegaskan tuduhan tersebut hanyalah angin lalu dan tidak akan menyurutkan langkah masyarakat sipil untuk terus mendesak DPR RI menggulirkan Hak Angket.
Ray menilai narasi “operasi politik” yang dilemparkan Jokowi merupakan lagu lama yang kerap diulang saat menghadapi tekanan publik. Bagi para inisiator, fokus utama saat ini tetap pada penegakan aturan hukum dan transparansi keabsahan syarat pimpinan nasional.
“Ya tidak tahu saya, terserah saja. Operasi politik dan penumpang gelap, ini bukan kali pertama. Ini saya anggap angin lalu, tidak menyurutkan kita untuk tetap mendesak DPR gulirkan Hak Angket,” ujar Ray Rangkuti.
Ray turut menyentil sikap Jokowi yang dinilainya sekadar mengumbar retorika politik di media tanpa diiringi kejelasan pembuktian fisik dokumen pendidikan milik Gibran.
Menurutnya, wacana ini sebenarnya bisa langsung menyusut apabila bukti asli diperlihatkan secara transparan di hadapan publik atau forum resmi.
“Saya tidak heran, Pak Jokowi memang suka mengumbar sendiri kata-kata, tapi dianya sendiri tidak menunjukkan. Bagaimana mau menunjukkan, ijazahnya saja tidak ditunjukkan,” tegas Ray.
Sebelumnya, dalam wawancara pada Jumat (16/10/2026), Jokowi terang-terangan menuding bahwa eskalasi isu kejanggalan dokumen pendaftaran Gibran pascaputusan Mahkamah Konstitusi dirancang secara terstruktur oleh pihak tertentu.
Jokowi mengklaim ada kepentingan politik yang sengaja menunggangi isu ini demi merusak reputasi politik keluarganya.
“Sejak awal ini ada operasi politik, ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, akhirnya jadi ramai. Tapi buat saya, ini biasa saja. Ini operasi politik untuk mendowngrade reputasi politik saya dan Gibran,” tegas Jokowi.