Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi mengingatkan agar generasi muda tidak diremehkan dalam pertarungan politik. Ia menilai usia dan tekanan yang dihadapi seseorang tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kapasitasnya sebagai pemimpin.
Pernyataan itu disampaikan Budi Arie saat membahas perjalanan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam podcast Sinkos Indonesia. Ia mengaitkan pengalaman Gibran menghadapi berbagai sorotan dengan prinsip yang pernah dipegangnya ketika menjadi aktivis pada 1998.
“Jangan sekali-sekali lu lawan anak muda. Kita makin menua, dia makin bersinar. Itu kan prinsip kita waktu jadi aktivis 98. Lu lawan kita, enggak mungkin menang lu. Kita waktu 20-an,” ujar Budi Arie.
Menurut Budi Arie, generasi muda memiliki energi dan waktu yang masih panjang untuk menjalani proses politik. Karena itu, ia menilai perjalanan seorang pemimpin tidak semestinya hanya diukur dari persoalan yang sedang dihadapi pada satu waktu tertentu.
Ia kemudian menyinggung usia Gibran yang disebutnya masih relatif muda dalam perjalanan politik nasional.
“Mas Gibran masih paling belum muda, 40. Energi politiknya, waktu politiknya masih panjang,” kata Budi Arie.
Bagi Budi Arie, kesempatan yang panjang tersebut memberikan ruang bagi Gibran untuk menghadapi tantangan, belajar dari pengalaman, dan membuktikan kapasitasnya. Namun, pandangan itu merupakan penilaian Budi Arie terhadap perjalanan politik Gibran, bukan ukuran yang dengan sendirinya membuktikan kualitas kepemimpinan seseorang.
Budi Arie juga menilai proses yang sulit dapat membentuk karakter seseorang. Menurut dia, tekanan dan pertarungan politik bisa menjadi pengalaman yang menguji ketahanan serta kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak mudah.
“Semua yang prosesnya keras pasti jadi petarung sejati,” ujar Budi Arie.
Pernyataan tersebut muncul ketika Gibran masih menjadi sorotan publik, termasuk terkait persoalan persyaratan pendidikan yang sempat dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara itu diajukan sejumlah pemohon yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Dalam putusan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Baca Juga: Terkesan Tak Berani Lawan Geng Solo, PDIP Disorot Soal Polemik Ijazah Gibran
Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Putusan tersebut perlu dibedakan dari perdebatan publik mengenai dokumen pendidikan Gibran, sebab permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar kedudukan hukum para pemohon.
Di tengah sorotan itu, Budi Arie menempatkan kritik dan tekanan sebagai bagian dari proses yang harus dihadapi seorang tokoh politik.
Pandangannya menekankan bahwa perjalanan politik membutuhkan daya tahan, sementara penilaian terhadap seorang pemimpin juga berkaitan dengan bagaimana ia menjalankan tanggung jawabnya.
Bagi Gibran, perjalanan politik yang masih panjang sebagaimana disebut Budi Arie berarti masih ada waktu untuk menunjukkan kapasitas melalui kinerja dan tanggung jawab sebagai wakil presiden. Pada saat yang sama, berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik tetap perlu dijawab berdasarkan fakta dan mekanisme yang berlaku.
Peringatan Budi Arie agar anak muda tidak diremehkan pada akhirnya mencerminkan pandangannya tentang regenerasi politik. Ia meyakini proses yang keras dapat menempa seseorang, sedangkan kualitas kepemimpinan tetap akan terlihat dari cara seseorang menghadapi ujian dan menjalankan amanahnya.