Perhatian publik terhadap polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai turut menggeser sorotan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melihat kritik dalam beberapa pekan terakhir lebih banyak diarahkan kepada Joko Widodo dan Gibran.
Dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary, Mahfud membahas dinamika politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketiadaan bukti penyetaraan ijazah Gibran saat mendaftar. Menurut Mahfud, polemik tersebut mendominasi perhatian masyarakat hingga kritik terhadap Prabowo mereda.
Mahfud juga menyoroti sikap Prabowo dan partai-partai koalisi yang dinilainya tidak banyak merespons kegaduhan tersebut. Ia melihat Jokowi dan Gibran menghadapi sorotan publik tanpa banyak dukungan terbuka dari lingkaran politik pemerintahan.
Menurut Mahfud, dominasi isu tersebut membuat sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan penegakan hukum tidak memperoleh perhatian sebanding. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta persidangan terkait pemidanaan Jampidsus yang dinilainya tidak banyak menjadi pembahasan publik.
Mahfud menilai pergeseran perhatian itu dapat memberikan keuntungan politik tidak langsung bagi Prabowo. Ketika kritik terpusat pada Jokowi dan Gibran, sorotan terhadap kebijakan pemerintahan saat ini berpotensi berkurang.
Ia memandang situasi tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang memungkinkan seorang pemimpin memperoleh keuntungan dari perubahan arah kritik publik. Namun, Mahfud juga mengingatkan adanya risiko apabila persoalan yang menyangkut hukum dan konstitusi dibiarkan berlarut-larut demi kepentingan politik jangka pendek.
Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menjadi bumerang apabila tidak diselesaikan. Karena itu, polemik yang berkembang tidak semestinya membuat persoalan lain terkait kebijakan pemerintah dan penegakan hukum kehilangan perhatian masyarakat.