Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin mengemuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikannya.
Di tengah perdebatan tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti sikap Rocky Gerung yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Menurut Adi, posisi Rocky di lingkaran Istana membuat pernyataannya tak lagi bisa dipandang sebatas kritik dari pengamat independen. Status resmi tersebut dinilai memberikan bobot politik tersendiri terhadap setiap pandangan yang disampaikannya, termasuk desakan agar Gibran mengundurkan diri.
Baca Juga: Aturan Pencalonan Gibran Diduga Diselundupkan, DPR: Pasal-pasal Ayat Itu Aneh
“Rocky tidak lagi dilihat publik sebagai outsiders, sebagai pengamat ataupun sebagai peneliti. Bukan lagi,” kata Adi Prayitno dalam tayangan YouTube Kompas TV, dikutip Rabu (14/10/2026).
Adi menegaskan, keterlibatan Rocky dalam struktur Wantimpres membuat publik berpotensi mengaitkan pernyataannya dengan kekuasaan. Karena itu, seruan yang disampaikannya terkait posisi Gibran dinilai memiliki implikasi lebih luas daripada sekadar pendapat pribadi.
“Apapun melekat pada wajah Rocky itu adalah bagian dari sesuatu yang melekat pada kekuasaan politik sebagai anggota Wantimpres,” ujarnya.
Adi juga melihat adanya pergeseran dalam dinamika politik pascaputusan MK. Jika sebelumnya pembicaraan lebih banyak berkutat pada mekanisme pemakzulan atau impeachment melalui DPR, kini muncul dorongan agar Gibran secara sukarela melepaskan jabatannya.
Baca Juga: Gibran Mau Dimakzulkan, PSI Ingatkan Konsekuensinya bagi Prabowo
Sebelumnya, Rocky Gerung memang menyarankan agar Gibran mengundurkan diri. Ia menilai langkah tersebut dapat meredakan polemik publik sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal,” kata Rocky dalam tayangan YouTube Akbar Faizal.
Rocky juga menyoroti putusan MK yang menurutnya telah menggeser perdebatan dari persoalan hukum ke ranah politik. Ia menilai DPR berpotensi menghadapi tekanan publik untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang mencuat setelah putusan tersebut.
“Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi dia, dia kirim bom bola panas ke DPR itu,” ujarnya.