Pemerintah berencana membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus tekstil untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Perusahaan baru ini disiapkan untuk mengakuisisi sejumlah perusahaan tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, sekaligus menyatukan kemampuan pelaku industri yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Menteri Perindustrian Sarmuji mengatakan, konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan keunggulan setiap perusahaan agar saling melengkapi dan meningkatkan daya saing industri tekstil dalam negeri.
“Memang nanti ada beberapa perusahaan tekstil yang diakuisisi. Iya [termasuk Sritex], dan beberapa perusahaan nanti diakuisisi,” ujar Sarmuji saat ditemui di Kementerian Perindustrian, Selasa (13/10/2026).
Menurut Sarmuji, setiap perusahaan tekstil memiliki keunggulan masing-masing. Melalui BUMN baru ini, pemerintah ingin menyatukan keunggulan tersebut agar industri tekstil nasional memiliki kekuatan yang lebih besar.
“Itu menjadi lebih bermakna nanti karena menyatukan beberapa kekuatan. Satu tekstil dengan perusahaan tekstil lain punya kekuatan masing-masing. Nanti kita akan sinergikan,” tuturnya.
Rencana pembentukan BUMN Tekstil telah dibahas oleh Kementerian Perindustrian bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga pengelola investasi tersebut diproyeksikan mendukung pendanaan untuk merealisasikan rencana ini.
Baca Juga: Menperin Ungkap Rencana Akuisisi Perusahaan Tekstil oleh Danantara
Baca Juga: Industri Tekstil Terancam Kolaps, API Soroti Beban RUU Ketenagakerjaan
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pemerintah berencana membentuk perusahaan baru untuk mengembangkan perusahaan tekstil yang telah beroperasi. BUMN tersebut juga diproyeksikan menjadi penggerak integrasi industri TPT nasional, dari hulu hingga hilir.
Meski demikian, skema pendanaan untuk merealisasikan rencana tersebut belum dipastikan. Adapun kebutuhan investasi yang sebelumnya disebut untuk pengembangan BUMN Tekstil mencapai sekitar US$6 miliar atau setara Rp100 triliun.