Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak melemah pada pembukaan perdagangan Rabu (14/10/2026). Mata uang Garuda berada di Rp17.918 per dolar AS atau melemah 18 poin atau 0,10 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.900 per dolar AS.
Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan pergerakan rupiah hari ini bergerak fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp17.900 – Rp17.950. Sedangkan perdagangan dalam minggu ini direntang Rp17.780 – Rp18.060
Ibrahim menyampaikan pergerakan rupiah terjadi di tengah perhatian investor soal kajian dari penyedia indeks global seperti Morgan Stanley. Indonesia masih mengalami pembekuan (freeze).
“Hal yang menjadi perhatian MSCI adalah transparansi dalam pembentukan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI),” kata Ibrahim kepada wartawan.
Ibrahim menyebut, pelaku pasar membaca gelagat sepertinya status pembekuan masih akan diberlakukan oleh MSCI dalam kajian edisi November mendatang.
Sejumlah saham memiliki kepemilikan yang terkonsentrasi (High Shareholding Concentration/HSC) sehingga harga yang terbentuk dipandang tidak mencerminkan transaksi sebenarnya/riil.
Selain itu, Pemerintah perlu mencermati sejumlah tantangan dalam upayanya mengamankan sumber impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah berlanjutnya konflik Timur Tengah yang memicu ketatnya pasokan energi global. Upaya mencari pemasok alternatif dalam waktu singkat bukan perkara mudah.
“Pasalnya, negara-negara di dunia sama-sama membutuhkan minyak, sementara keterbatasan pasokan dan logistik berpotensi meningkatkan harga serta biaya pengadaan,” jelas dia.
Baca Juga: Rupiah Ditutup Menguat Tipis, Dua Tantangan Besar Bayangi Pasar Indonesia
Baca Juga: Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp17.939 per Dolar AS Pagi Ini
Indonesia, lanjut Ibrahim, perlu memperkuat pasokan dari Afrika yang selama ini menjadi salah satu sumber impor utama, sekaligus menjajaki peluang pengadaan minyak dari Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Mesir, hingga negara-negara Eropa. Pemilihan pemasok alternatif tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan minyak mentah.
Pemerintah dan Pertamina juga perlu menghitung biaya dan manfaat pengadaan, termasuk konsekuensi fiskal yang ditimbulkan. Pasalnya, Pertamina menjadi pihak yang melakukan pembelian minyak mentah, sehingga keputusan pengadaan harus mempertimbangkan harga beli dan seluruh biaya terkait.