Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti perubahan arah kritik publik di tengah polemik terkait dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai perhatian masyarakat dalam dua pekan terakhir lebih banyak tertuju kepada Gibran dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara Presiden Prabowo Subianto dan partai-partai koalisi relatif tidak menjadi sasaran kritik.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam siniar Terus Terang bersama Rizal Mustary. Ia mengamati bahwa polemik tersebut telah mendominasi pemberitaan dan menggeser perhatian publik dari sejumlah persoalan lain.
“Dengan kegaduhan ini, kritik-kritik kepada Pak Prabowo dua minggu terakhir ini tidak ada. Semua serangan ke Pak Jokowi dan Gibran. Pak Prabowo diam, partai politik diam. Gibran dibiarkan sendiri,” ungkap Mahfud.
Menurut dia, sikap diam partai-partai koalisi menjadi salah satu hal yang menarik dalam dinamika politik tersebut. Gibran yang kini menghadapi sorotan terkait persoalan administrasi pencalonannya dinilai tidak banyak mendapat pembelaan terbuka dari barisan pendukung pemerintah.
Mahfud juga menyoroti dampak polemik itu terhadap perhatian publik terhadap isu-isu lain, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan persidangan perkara yang melibatkan Jampidsus.
“MBG (Makan Bergizi Gratis) hilang gitu. Berita pemidanaan Jampidsus juga tidak ada jadi berita, padahal kemarin sidangnya luar biasa saya ikuti, itu tidak jadi berita apa-apa. Kritik terhadap Pak Prabowo tidak ada lagi, yang dihantam sekarang malah Pak Jokowi terus dan dibiarkan sendiri,” urainya.
Mahfud tidak menutup kemungkinan bahwa situasi tersebut memberikan keuntungan politik secara tidak langsung bagi pemerintahan Prabowo. Ketika perhatian publik terserap oleh polemik Jokowi dan Gibran, sorotan terhadap kebijakan serta kinerja presiden dinilai berkurang.
“Sehingga saya melihat Pak Prabowo nampaknya nikmat juga menghindarkan serangan ke dirinya lagi. Apa boleh begitu? Boleh, ini namanya politik, itu hak dia untuk melakukan itu,” jelas Mahfud.
Baca Juga: Bandingkan Kasus Gibran dan Kaesang, Mahfud MD: Suatu Saat Akan Menuai
Meski memandang dinamika tersebut sebagai bagian dari politik, Mahfud mengingatkan bahwa persoalan hukum dan konstitusi tetap membutuhkan penyelesaian yang jelas. Menurut dia, polemik yang berkaitan dengan tata kelola negara tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa pertanggungjawaban.
Ia menekankan pentingnya menjaga perhatian publik agar tidak hanya terpusat pada konflik antartokoh, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan persoalan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat.