Pemerintah Amerika Serikat memperluas tekanan terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di tengah kontroversi penganugerahan Nobel Perdamaian 2026 kepada Navi Pillay. Kebijakan sanksi baru diumumkan beberapa jam setelah hakim dan pakar hukum hak asasi manusia (HAM) internasional asal Afrika Selatan itu dinyatakan sebagai penerima penghargaan.
Pillay mendapat Nobel Perdamaian atas keteguhannya dalam menegakkan hukum internasional dan menyoroti dugaan genosida di Gaza. Keputusan Komite Nobel Norwegia tersebut menuai kecaman dari Presiden AS Donald Trump.
Dalam kampanye politiknya di New York, Trump mengkritik Komite Nobel dan mengklaim dirinya pantas menerima “delapan Nobel Perdamaian” karena keberhasilannya menghentikan berbagai konflik.
Trump juga menyebut Pillay sebagai “sosok liberal PBB yang tidak dikenal”. Melalui media sosial, ia menuding Pillay membenci Israel dan menilai Komite Nobel telah dipengaruhi ideologi radikal.
Di tengah polemik tersebut, Washington mengumumkan sanksi yang menyasar ICC sebagai lembaga. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kebijakan itu bertujuan melindungi kedaulatan Amerika, termasuk dengan melarang entitas AS melakukan transaksi dengan ICC.
Pemerintah AS menuduh ICC berupaya mengadili warga negaranya meskipun Amerika Serikat bukan anggota lembaga tersebut. Sebelumnya, Washington telah menjatuhkan sanksi secara individual terhadap 17 hakim dan pejabat ICC.
Berbeda dari sanksi sebelumnya yang menyasar individu, kebijakan terbaru dirancang untuk membatasi operasional ICC, terutama dari sisi keuangan. Meski demikian, Washington memberikan masa tenggang enam bulan sebelum sebagian ketentuan mulai berlaku, sehingga negara-negara anggota masih dapat memberikan kontribusi keuangan selama periode tersebut.
Menurut pemerintah AS, masa tenggang itu juga memberi kesempatan kepada negara-negara terkait untuk merundingkan penyelesaian atas kekhawatiran Washington.
Baca Juga: Urusan Energi, Trump Luluh di Hadapan Putin
Pillay memperingatkan bahwa upaya melemahkan peradilan pidana internasional dapat mengancam tatanan dunia. Ia menilai kondisi tersebut berisiko mengembalikan dunia ke masa ketika kekuatan dan kekuasaan menentukan nasib manusia, bukan hukum.
Saat berada di Nuremberg, Jerman, Pillay juga menanggapi kecaman yang mengarah kepadanya dengan nada satire. “Jika kalian bertepuk tangan sedikit lebih meriah, saya mungkin akan membagi hadiah ini dengan Trump,” katanya, dikutip AP.