Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum untuk menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum dan demokrasi di tengah polemik persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary, Mahfud mengatakan Presiden perlu memberikan ruang bagi mekanisme konstitusional untuk berjalan, termasuk apabila muncul langkah politik di DPR terkait persoalan tersebut.
Menurut Mahfud, Prabowo tidak harus mengarahkan partai politik untuk mengambil langkah tertentu. Presiden cukup memastikan dirinya tidak akan menghalangi proses yang ditempuh sesuai konstitusi.
“Kalau Pak Prabowo mau dorong tegakkan aturan, laksanakan dengan benar agar tidak sewenang-wenang. Cukup mengatakan ‘saya tidak akan menghalangi’, itu bisa jalan,” jelas Mahfud.
Ia melanjutkan, “Panggil partai (dan sampaikan): ‘Saya tidak menghalangi Anda. Ini konstitusi, ini masalah peradaban yang sudah kita bangun 80 tahun lebih’.”
Mahfud menilai sikap Presiden menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi dinamika politik dalam penyelesaian polemik tersebut. Ia mengingatkan bahwa proses konstitusional akan sulit berjalan apabila kepala negara justru menghalangi langkah yang ditempuh partai politik.
“Tapi kalau Pak Prabowo menghalangi, ya tidak bakal jalan,” tambahnya.
Mahfud juga menilai situasi ini dapat menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, penegakan aturan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi perlu menjadi bagian dari kepemimpinan nasional.
Ia turut menyinggung pengalaman Prabowo menghadapi dinamika dan sengketa pemilu pada masa lalu. Mahfud menilai pengalaman tersebut dapat menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga integritas proses demokrasi.
Baca Juga: Bukan Manuver Politik, Ini yang Membuat Pengaruh Jokowi-Gibran pada Prabowo Makin Menipis
Lebih lanjut, Mahfud mengaitkan penegakan hukum dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintah. Ia mengatakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola negara.
“Tidak ada gunanya rakyat kenyang kalau peradaban hukum dan demokrasinya itu buruk. Mengenyangkan rakyat dengan MBG itu bagus, silakan asal jangan ada korupsinya. Tapi peradaban, demokrasi, dan hukum itu harus ditegakkan, dan kuncinya ada di tangan Pak Prabowo,” pungkas Mahfud.
Pernyataan tersebut menegaskan pandangan Mahfud bahwa penyelesaian persoalan politik harus tetap berlandaskan konstitusi. Adapun langkah politik maupun hukum terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.