Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan perumusan kebijakan ekonomi pada kuartal IV 2026 berbasis data benar-benar akurat.
Langkah ini dilakukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi perekonomian secara lebih akurat dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo, mengatakan kunjungan ke BPS bertujuan memastikan formulasi dan koordinasi kebijakan pemerintah didasarkan pada data statistik.
“Yang pertama adalah agar formulasi kebijakan, koordinasi kebijakan itu betul-betul berbasis data, data driven. Sehingga kita bisa cek datanya apa, lalu apa yang perlu segera kita lakukan untuk di kuartal ketiga dan kuartal keempat sekarang ini,” ujar Drajad dalam pertemuan dengan BPS, Senin (12/10/2026).
Selain memperkuat penggunaan data, pemerintah juga menyoroti kemungkinan adanya aktivitas ekonomi dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya tercatat dalam statistik. Menurut Drajad, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar data yang dihimpun dapat menggambarkan aktivitas perekonomian secara lebih menyeluruh.
Salah satu data yang menjadi perhatian adalah aktivitas perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di daerah. Drajad mengatakan, pemerintah akan membantu mengkoordinasikan pengumpulan data tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait agar aktivitas ekonomi di berbagai wilayah dapat teridentifikasi dengan lebih baik.
Upaya penguatan data ini juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam membaca perkembangan ekonomi daerah dan nasional. Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai aktivitas usaha serta perkembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pada akhir tahun.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik koordinasi tersebut. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPS dan pemerintah agar statistik tidak hanya menjadi angka, tetapi juga memberikan makna dan dampak bagi pembangunan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi.
Baca Juga: BPS Klaim 99 Kabupaten/Kota Pertumbuhan Ekonominya Sudah di Atas 6%
Baca Juga: Ada Reshuffle dan Rilis Data BPS, Rupiah Tertekan Dekati Level Rp18.000 per USD
“Kita membahas sejumlah indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB), inflasi, neraca perdagangan, hingga daya beli masyarakat,”
Pembahasan tersebut diharapkan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi berdasarkan data statistik dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya.