KORAN MANDALA –Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta, menilai tingginya investasi yang masuk ke Jawa Barat belum otomatis berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Pasalnya, investasi di sejumlah sektor industri cenderung menyasar industri padat modal yang membutuhkan tenaga kerja relatif lebih terbatas.
Menurut Acuviarta, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjaga keberlangsungan industri di tengah dinamika ekonomi.
“Jadi, investasi tertinggi itu memang tidak otomatis juga bisa meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja,” katanya, Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, investasi yang masuk ke Jawa Barat banyak menyasar sektor industri kendaraan listrik, elektronik, mesin logam, dan telekomunikasi. Sektor-sektor tersebut umumnya membutuhkan modal besar, tetapi tidak selalu diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Karena itu, menurut Acuviarta, persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat tidak cukup dilihat dari besarnya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Pemerintah daerah perlu memperhatikan sektor-sektor yang mengalami PHK serta merumuskan langkah konkret untuk membantu pekerja terdampak.
“Jadi, kalau menurut saya, persoalannya bukan masalah karena memang jumlah tenaga kerja di Jabar banyak, tapi bagaimana sektor-sektor yang di-PHK itu, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan tumpang tindih regulasi yang dikeluhkan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah perlu membenahi persoalan tersebut agar industri dapat bertahan dan tidak terus mengurangi jumlah pekerjanya.
Acuviarta juga mendorong pemerintah berperan sebagai mediator ketika perusahaan menghadapi persoalan ketenagakerjaan. Di sisi lain, perlindungan terhadap pekerja perlu diperluas, tidak hanya berkaitan dengan upah, tetapi juga menyangkut kebutuhan perumahan dan transportasi.
Ia menilai, dukungan terhadap pekerja dan pelaku usaha perlu berjalan beriringan agar industri tetap kompetitif sekaligus mampu mempertahankan tenaga kerjanya.
“Upaya menjaga daya saing industri dan mencegah PHK membutuhkan dukungan pemerintah, bukan hanya dibebankan kepada pelaku usaha,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan investasi tidak hanya berorientasi pada besarnya nilai modal yang masuk ke Jawa Barat, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan keberlangsungan pekerjaan bagi masyarakat.