Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengabaikan polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia bahkan menyinggung kemungkinan munculnya people power apabila Gibran tidak mengundurkan diri dari jabatannya.
Amien menilai Prabowo akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab jika kemarahan masyarakat berkembang menjadi gejolak sosial. Karena itu, ia meminta kepala negara mengambil langkah dengan mendorong Gibran mundur sebagai wakil presiden.
“Saya khawatirkan kalau kemarahan masyarakat sipil terus memanas akibat Gibran tidak mau mundur dan bisa mengarah pada titik ledak. Jangan sampai ada ledakan sosial yang belum tentu bisa dijinakkan oleh aparatur keamanan dan pertahanan kita.”
Pernyataan tersebut disampaikan Amien melalui kanal YouTube Amien Rais Official, dikutip Sabtu (10/10/2026). Ia secara khusus menyampaikan pesannya kepada Prabowo dengan mengaitkan polemik Gibran dengan potensi munculnya gerakan massa.
“Jadi masukan saya untuk Presiden Prabowo, Anda yang paling bertanggung jawab kalau sampai terjadi semacam people power. Yakinkan Jokowi, Mas Prabowo bahwa Gibran sudah waktunya mundur,” katanya.
Selain memperingatkan potensi gejolak sosial, Amien berpendapat pemerintahan Prabowo dapat berjalan lebih produktif apabila tidak lagi didampingi Gibran sebagai wakil presiden. Ia menilai keberadaan Gibran dalam pemerintahan perlu dipertimbangkan kembali setelah muncul persoalan mengenai persyaratan pendidikannya.
“Untuk Pak Prabowo, tiga tahun masa bakti Anda akan lebih produktif kalau Gibran di-drop saja, selesai,” tutur Amien.
Untuk memperkuat argumennya, Amien menyinggung keputusan Mohammad Hatta yang mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Menurutnya, Hatta mengambil langkah tersebut karena terdapat perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno.
Indonesia kemudian menjalani periode tanpa wakil presiden selama sekitar 11 tahun hingga berakhirnya masa jabatan Soekarno. Amien menggunakan peristiwa sejarah tersebut untuk menyampaikan pandangannya bahwa presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa didampingi seorang wakil presiden.
Baca Juga: Amien Rais Kembali Incar Keluarga Jokowi, Singgung Habis Nilai Jual Gibran dan Kaesang!
“Ternyata Indonesia tetap kuat, tetap tegak berdiri, tidak doyong, apalagi roboh, ya tidak. Bung Karno ternyata mampu memimpin bangsa Indonesia. Setelah itu, rakyat Indonesia menyaksikan peralihan dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila,” pungkasnya.
Desakan Amien muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya terkait persyaratan pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Mahkamah juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara yang diajukan tersebut.
Pertimbangan hukum MK itu kemudian menjadi sorotan para pihak yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran. Namun, temuan mengenai tidak adanya bukti yang meyakinkan dalam persidangan perlu dibedakan dari keputusan yang secara langsung memberhentikan atau membatalkan jabatan wakil presiden.
Sebelumnya, Denny Indrayana juga menyinggung kemungkinan pemakzulan Gibran dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menilai pertimbangan hukum MK tersebut dapat menjadi petunjuk bagi DPR untuk mendalami persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Desakan mundur yang disampaikan Amien dan dorongan Denny agar DPR membahas kemungkinan pemakzulan merupakan dua respons politik terhadap putusan yang sama. Sementara itu, peringatan Amien mengenai potensi people power merupakan kekhawatirannya terhadap perkembangan situasi, bukan kepastian bahwa gejolak sosial tersebut akan terjadi.