PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) membuka peluang keterlibatan pengusaha daerah dalam rantai pasok biomassa untuk mendukung program co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kebutuhan biomassa untuk 52 PLTU yang masuk dalam program tersebut mencapai sekitar 9 juta ton per tahun.
Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, mengatakan kebutuhan tersebut membuka peluang bisnis baru bagi pelaku usaha lokal, mulai dari pengumpulan bahan baku hingga pengolahan biomassa menjadi bahan bakar pembangkit.
“Jadi bisnis ini adalah bisnis yang melibatkan sebanyak mungkin pengusaha lokal,” kata Hokkop dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi, Rabu (7/10/2026).
Hokkop menjelaskan, kebutuhan biomassa tersebut berasal dari 52 lokasi PLTU dengan total kapasitas terpasang mencapai 18.154 megawatt (MW). Dalam rantai pasoknya, pengusaha dapat terlibat melalui berbagai skema, seperti pengelola sub hub, hub, hingga main hub.
Menurut dia, sumber biomassa tidak hanya berasal dari kayu, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai limbah seperti serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, batang singkong, hingga limbah lainnya.
“Jadi bukan hanya perusahaan besar. Koperasi, BUMDes, UMKM dan pengusaha daerah bisa masuk dalam ekosistem ini,” ujar Hokkop.
Hingga periode 2023–2026, PLN EPI mencatat realisasi penyediaan biomassa mencapai 4,77 juta ton. Namun, lebih dari 77% pasokan tersebut masih berasal dari biomassa berbasis kayu.
Kondisi tersebut membuat PLN EPI mendorong diversifikasi bahan baku, terutama dari residu pertanian, perkebunan, serta sampah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu potensi yang tengah dipetakan berada di Jawa Barat melalui pemanfaatan sampah dari TPS Gedebage untuk diolah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). Produk tersebut nantinya berpotensi digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kebutuhan co-firing PLTU.
Dalam pemetaan PLN EPI, jarak TPS Gedebage menuju sejumlah PLTU menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam membangun rantai pasok. Jarak menuju PLTU Indramayu sekitar 150 kilometer, Pelabuhan Ratu 170 kilometer, Adipala 185 kilometer, dan Lontar 240 kilometer.
Baca Juga: PLN EPI Uji Coba Co-Firing Amonia di PLTU Labuan pada 2027
Baca Juga: PLN EPI Amankan Kapasitas Proyek LNG, Bidik Hampir 20 Terminal hingga 2029
Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat mengatakan pelaku usaha daerah membutuhkan akses yang jelas agar dapat masuk dalam rantai ekonomi biomassa.
“Kita nggak perlu uang, kita perlu akses, kita perlu pembinaan, kebijakan yang berpihak, program yang konkret, dan kita butuh sinergi dengan pemerintah daerah,” ujar Erik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan dunia usaha perlu mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di kisaran 5,73%, dengan konsumsi menjadi salah satu penopang utama, disusul investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.