Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka memang tidak langsung mengubah posisi kekuasaan pemerintahan.
Namun, Pakar Ilmu Komunikasi di Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto melihat putusan tersebut dapat meninggalkan persoalan legitimasi yang panjang sekaligus mengubah dinamika politik di sekitar Gibran, Jokowi, dan Prabowo.
Henri menilai Gibran dan pemerintahan masih aman secara hukum setelah MK tidak mendiskualifikasi Gibran. Meski demikian, dampak putusan tersebut menurutnya justru dapat terasa dalam persepsi publik dan pertarungan narasi politik.
“Gibran dan pemerintahan tetap aman secara hukum, hanya dampaknya lebih ke ranah persepsi publik dan narasi politik ketimbang perubahan struktural yang segera,” tulis Henri di akun X, Rabu (7/10/2026).
Baca Juga: Ferdinand: Prabowo Tak Mau Diganggu oleh Kekuatan Politik Lain
Menurut Henri, putusan MK juga membuka kemungkinan persoalan tersebut bergerak ke lembaga lain. Ia menyoroti pertimbangan MK yang menyerahkan persoalan kepada lembaga terkait yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945.
Namun, apakah persoalan tersebut akan berlanjut atau berhenti, menurut Henri sangat bergantung pada konfigurasi kekuatan politik di parlemen. Ia menilai sikap Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua partai koalisi menjadi salah satu faktor penting.
“Ke depannya tergantung kekuatan politik yang menguasai parlemen. Tergantung kemauan dan dinamika politik di DPR dan MPR. Mau diteruskan atau tidaknya proses itu sangat tergantung dari kehendak politik Presiden Prabowo bersama para ketua partai koalisi. Sekarang bolanya ada di Pak Prabowo,” turut Henri.
Henri kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan manuver politik Prabowo setelah reshuffle. Ia menilai pergeseran sejumlah elite yang disebutnya sebagai peninggalan kekuatan Jokowi menunjukkan perubahan posisi politik di lingkar kekuasaan.
Baca Juga: KPU Loloskan Gibran Tanpa Ijazah SMA, Bambang Widjojanto: Ini Kejahatan
Menurut Henri, perkembangan tersebut sekaligus berdampak terhadap struktur kekuasaan yang sebelumnya dibangun Jokowi. Ia menilai Prabowo kini tampil lebih percaya diri dalam menunjukkan kendalinya atas pemerintahan.
“Sekaligus secara tidak langsung melemahkan struktur kekuasaan yang dibangun Jokowi. Prabowo yang sebelumnya terkesan lemah di hadapan Jokowi, belakangan tampil bak tokoh Odyssey dalam mitologi Kuda Troya. Ia berani menunjukkan jati diri setelah benar benar pegang kendali sebagai penguasa negeri ini,” ujarnya.
Ia melanjutkan, perubahan posisi sejumlah elite juga memperlihatkan bagaimana Prabowo menempatkan orang-orang yang dipercaya di posisi strategis.
“Prabowo makin percaya diri dan menunjukkan menguasai kendali langsung pemerintahan, dan parlemen. Prabowo telah menempatkan orang-orang kepercayaannya dengan menggeser orang-orang Jokowi ke posisi yg tidak terlalu strategis lagi,” lanjut dia.
Di tengah perubahan tersebut, Henri menilai posisi Gibran ikut menjadi sorotan. Ia menyebut Gibran sebelumnya memiliki posisi kuat dan dipandang sebagai salah satu tumpuan masa depan politik Jokowi. Namun, setelah putusan MK, posisi tersebut dinilai menghadapi tekanan berbeda.
“Ditambah kalau selama ini Wapres Gibran itu punya posisi kuat, bahkan jadi tumpuan masa depan politik Jokowi, pasca putusan MK, posisi Gibran akan serba salah. Ia dibatasi beban delegitimasi dan tekanan sosial yang mempertanyakan ada tidaknya rasa malu pasca dikuliti oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Wapres yang tidak memiliki ijazah SLTA,” tambahnya.