Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai digitalisasi pemerintahan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dapat membuat layanan publik lebih efisien sekaligus mempersempit celah korupsi.
Menurut Luhut, integrasi data pemerintah dengan identitas digital dapat memperkuat proses verifikasi, membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, serta membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data. AI juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kesalahan dalam sistem pemerintahan.
“Dengan menghubungkan identitas digital dan database pemerintah dengan aman, kita bekerja untuk meningkatkan verifikasi, meningkatkan penargetan, dan membuat bantuan lebih mudah diakses,” kata Luhut dalam Indonesian International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Luhut mengatakan digitalisasi pemerintahan sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Pengalaman selama pandemi Covid-19 melalui PeduliLindungi serta pemanfaatan e-Katalog menjadi salah satu fondasi bagi pengembangan sistem digital pemerintah saat ini.
“Kita tidak memulainya dari awal. Kita mengalami saat Covid-19. Kita juga memiliki e-Katalog. Kita memiliki banyak pengalaman dalam hal ini,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah terus mengembangkan digitalisasi di berbagai sektor dengan memanfaatkan AI. Tujuannya bukan sekadar mempercepat layanan, tetapi juga membuat pelayanan publik lebih praktis, efisien, dan transparan.
Salah satu penerapannya adalah digitalisasi bansos yang telah berkembang dari proyek percontohan menjadi program berskala nasional. Luhut menyebut lebih dari 6 juta keluarga telah terdaftar dalam sistem tersebut, dengan dukungan lebih dari 500 ribu agen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Para agen tersebut berasal dari berbagai kelompok, termasuk pegawai pemerintah dan anggota komunitas. Mereka membantu masyarakat yang masih kesulitan mengakses layanan digital secara mandiri.
Menurut Luhut, pendekatan ini dapat membuat digitalisasi pemerintah lebih inklusif sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan. Integrasi data juga dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan lain, seperti perizinan usaha dan penerimaan pajak.
“Ini juga menciptakan fondasi menggunakan AI untuk mengidentifikasikan kesalahan dan membantu pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik,” jelas Luhut.
Baca Juga: Luhut: Investasi RI Jangan Cuma Jadi Janji, Harus Ada Proyek dan Hasil Nyata
Baca Juga: Luhut Soroti Bansos Digital Belum Merata, TNI-Polri Diminta Turun ke Pelosok
Baca Juga: Luhut Kejar 48 Juta Data Warga, Bansos 2027 Beralih ke Digital
Ia juga mengaitkan penguatan sistem digital pemerintah dengan upaya mempersempit ruang bagi praktik yang tidak transparan atau yang disebutnya sebagai deep state. Dengan data dan proses pemerintahan yang lebih terintegrasi, ruang untuk praktik-praktik yang sulit diawasi diharapkan semakin kecil.
Namun, Luhut menekankan digitalisasi harus dilakukan secara terintegrasi dan aman. Kementerian dan lembaga perlu menghubungkan data serta kemampuan masing-masing, dengan tetap memastikan keamanan dan perlindungan data masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi pemerintah tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak sistem yang berhasil dibangun. Ukuran utamanya adalah seberapa besar teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, transparansi, dan ketepatan pengambilan keputusan.
“Ujian sukses kita bukanlah jumlah perjanjian yang akan diumumkan, tapi hasil yang akan dihasilkan. Lebih baik pelayanan publik, teknologi-teknologi yang digunakan,” tukas Luhut.