Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus angkat bicara mengenai narasi di media sosial yang mengaitkan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan polemik gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Narasi yang beredar menyebut Puan akan menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Deddy menilai informasi tersebut tidak benar dan justru berpotensi menggeser perhatian dari proses hukum yang sedang berlangsung di MK.
Deddy bahkan meneruskan tautan mengenai narasi tersebut kepada wartawan. Ia menyebut munculnya isu itu sebagai upaya yang menurutnya ditujukan untuk memojokkan Puan maupun PDI Perjuangan.
“Menurut saya, itu upaya terorganisir untuk memojokkan Mbak Puan dan PDI Perjuangan. Sebaiknya proses hukum di Mahkamah Konstitusi tidak dicemari dengan narasi sesat dan dipolitisasi untuk menggeser isu proses hukum konstitusional,” kata Deddy kepada wartawan, Senin (5/10/2026).
Menurut Deddy, persoalan mengenai ijazah Gibran sepenuhnya berkaitan dengan pihak yang mengajukan perkara ke MK. Ia menegaskan Puan maupun PDI Perjuangan tidak memiliki kaitan dengan perkara tersebut.
“Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan, apalagi PDI Perjuangan,” kata Deddy.
Deddy juga menduga narasi tersebut sengaja dimunculkan oleh pihak yang mendukung Gibran untuk memperoleh simpati publik. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian Deddy terhadap munculnya narasi di media sosial.
“Saya curiga ini upaya dari pendukung Wapres untuk mendapatkan simpati publik. Padahal ini masalah yang sangat substansial dan sederhana dari sisi hukum,” tambahnya.
Baca Juga: PDIP Soroti Suket Gibran: Penerbit Harus Siap Kena Pidana, Tak Bisa Berlindung di Balik Meja
Ia kemudian meminta persoalan yang diuji di MK diselesaikan melalui pembuktian hukum. Menurut Deddy, apabila gugatan para pihak dapat dibuktikan tidak benar, persoalan tersebut semestinya selesai tanpa perlu membawa nama Puan.
“Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati,” imbuhnya.