KORAN MANDALA – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Garut masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian masyarakat. Di sejumlah lokasi, masyarakat menuntut pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur, sementara di sisi lain pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
Minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur, belum dapat dilakukan secara maksimal. Namun, perhatian terhadap Kabupaten Garut datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, mengatakan penambahan anggaran untuk infrastruktur tidak serta-merta akan mengganggu belanja pada sektor lainnya. Menurutnya, selama ini alokasi belanja yang berkaitan dengan infrastruktur sebenarnya sudah cukup besar, termasuk pembangunan jalan lingkungan yang masuk dalam belanja hibah karena nantinya menjadi aset desa.
“Sebetulnya kalau berbicara belanja infrastruktur itu selama ini lebih daripada itu sebetulnya. Cuma itu kan ada yang sifatnya seperti jalan lingkungan, itu masuknya ke belanja hibah karena barangnya nanti dihibahkan ke desa dan menjadi aset desa,” kata Aris, Senin (5/10/2026).
Aris menegaskan, DPRD Kabupaten Garut mendukung kebijakan pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan.
“Tapi pada prinsipnya kami DPRD Kabupaten Garut mendukung ketika berbicara kebijakan pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati dan Pak Gubernur, untuk memprioritaskan pembangunan jalan,” ujarnya.
Menurut Aris, DPRD juga mendukung adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan jalan desa maupun jalan kabupaten.
“Jalan desa dan kabupaten dari 100 sekian menjadi 400 sekian. Pada prinsipnya DPRD sangat setuju dilakukan hal-hal seperti itu,” jelasnya.
Ia juga menyebut adanya peningkatan pendapatan dan alokasi transfer dari pemerintah. Menurutnya, pendapatan yang bersumber dari pemerintah yang sebelumnya berada di kisaran Rp130 miliar lebih, pada tahun mendatang ditargetkan dapat mencapai lebih dari Rp400 miliar.
Sementara itu, terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Aris mengatakan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar Kabupaten Garut. Selain itu, terdapat sejumlah sektor lain yang menjadi andalan, seperti pajak restoran dan hotel.
“Sebetulnya kalau berbicara PAD itu tetap dari PBB. Yang lainnya mungkin ada dari sektor-sektor yang kita unggulkan, dari pajak restoran, hotel. Tapi pada prinsipnya semua target pendapatan tahun depan kita sekitar Rp700 miliar lebih. Yang paling terbesar masih dari Pajak Bumi dan Bangunan,” ucap Aris.
Dengan target pendapatan tahun 2027 tersebut, Aris mengatakan pemerintah tetap harus memperhatikan berbagai sektor yang menjadi kewajiban pemerintah, termasuk pendidikan dan kesehatan.
“Ya kita melihat daripada capaian-capaian yang ditugaskan secara mandatori, dari pendidikan, kesehatan, juga sektor-sektor yang lainnya. Kalau berbicara sektor ini kan kita sebetulnya memaksimalkan yang kita punya, kita realisasikan mungkin. Tapi mungkin ada target-target yang diharuskan tercapai oleh pemerintah pusat, provinsi, dan itu akan kita upayakan,” lanjutnya.
Untuk mencapai target serta menyesuaikan kemampuan fiskal daerah, Aris menyebut salah satu opsi yang akan dikaji adalah mengurangi belanja hibah maupun bantuan yang bersifat langsung kepada masyarakat.
“Itu mungkin dengan mengurangi belanja dana hibah, atau mengurangi bantuan-bantuan yang sifatnya langsung ke masyarakat. Itu akan kita pelajari secara spesifik, apakah ini perlu dibantu atau tidak,” pungkasnya.