Sebanyak 63% investor sektor ketenagalistrikan menilai skema harga listrik energi terbarukan di Indonesia belum cukup memberikan insentif untuk mendorong pengembangan proyek energi bersih.
Temuan tersebut tercantum dalam laporan Powering the Nation: Indonesian Power Industry Survey 2026 yang dirilis PwC Indonesia bersama Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI). Survei ini melibatkan 38 responden dari sektor ketenagalistrikan, termasuk CEO, direktur, manajemen, manajer proyek, serta pelaku industri pembangkit konvensional dan energi terbarukan.
Dalam laporan tersebut disebutkan, sebanyak 63% responden tidak melihat harga batas (ceiling tariff) dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 sebagai mekanisme yang mampu memberikan insentif investasi energi terbarukan secara signifikan.
Selain itu, sebanyak 50% responden menilai struktur harga listrik yang berlaku saat ini berdampak negatif terhadap kelayakan finansial proyek, sementara 11% lainnya menilai dampaknya sangat negatif.
Peningkatan kelayakan proyek menjadi salah satu perhatian utama industri. Responden menilai reformasi kerangka Power Purchase Agreement (PPA) dan proses pengadaan, serta penyesuaian struktur tarif energi terbarukan, menjadi langkah penting untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Masing-masing aspek tersebut dipilih oleh 34% responden.
Energy Transition Director PwC Indonesia Sacha Winzenried mengatakan percepatan transisi energi membutuhkan dukungan investasi besar, kebijakan yang mendukung, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
“Indonesia memasuki dekade yang sangat penting bagi sektor tenaga listrik. Dengan 76% kapasitas pembangkit tambahan yang direncanakan berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan, Indonesia telah menetapkan arah yang ambisius menuju masa depan energi yang lebih bersih dan rendah karbon,” ujar Sacha dalam keterangan resmi yang diterima Wacana Berita, Minggu (4/10/2026).
Menurut dia, peningkatan kelayakan proyek menjadi faktor penting untuk membuka akses investasi swasta yang dibutuhkan dalam mempercepat transisi energi.
“Peningkatan kelayakan proyek akan menjadi faktor penting untuk membuka akses terhadap investasi swasta yang dibutuhkan guna mempercepat transisi energi, sembari memastikan pasokan energi tetap andal dan terjangkau,” tambahnya.
Baca Juga: Infrastruktur Listrik Sukabumi Selatan Diperkuat, Buka Peluang Investasi dan Pusat Ekonomi Baru
Baca Juga: Batam Makin Haus Listrik, PLTGU 120 MW Disiapkan untuk Kejar Permintaan
IPP Jadi Penopang Tambahan Kapasitas Pembangkit
Di tengah kebutuhan investasi energi yang meningkat, peran produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) diperkirakan semakin besar dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, sebanyak 71% kapasitas pembangkit baru dialokasikan kepada IPP, termasuk 90% kapasitas energi terbarukan yang direncanakan dikembangkan oleh sektor swasta.
Laporan tersebut menyebut percepatan transisi energi Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp278 triliun per tahun atau sekitar Rp2.780 triliun selama periode 2025–2034.
Ketua APLSI Eka Satria mengatakan keterlibatan sektor swasta menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat.
“Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar di sektor ketenagalistrikan dalam satu dekade ke depan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik yang terus meningkat. Dengan 71% kapasitas pembangkit baru dalam RUPTL direncanakan berasal dari IPP, peran swasta menjadi sangat penting,” ujar Eka.
Menurutnya, perbaikan proses pengadaan, PPA, pembagian risiko, hingga struktur harga diperlukan agar proyek ketenagalistrikan dapat lebih mudah direalisasikan.
“Survei ini memberikan perspektif praktis dari pelaku industri mengenai hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama mulai dari proses pengadaan dan PPA, pembagian risiko, hingga struktur harga, agar rencana besar ketenagalistrikan Indonesia dapat diwujudkan menjadi proyek nyata,” katanya.