Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengawal ketat proses keterbukaan pengurusan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek fasilitas pengolahan data (data center) BDX di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Untuk memastikan keabsahan dan kelayakan ekologi proyek tersebut secara ilmiah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merangkul Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI), Prof. Zulys, pakar di bidang kimia dan analisis lingkungan.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penuntasan regulasi Amdal tidak boleh sebatas pemenuhan kelengkapan administratif. Prosedur perizinan wajib diuji transparan di ruang publik serta berbasis kalkulasi sains murni.
“Ini kan airnya sudah ada, sudah melimpah. Apalagi kalau musim hujan, airnya malah terbuang. Makanya bangun Data Center di Jatiluhur, bukan di tengah pemukiman warga,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari laman resmi Bapenda Jabar, Kamis (1/10/2026).
Meskipun kewenangan penerbitan dokumen lingkungan berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, Dedi memandang pimpinan daerah bertanggung jawab penuh menjamin ekspansi investasi tidak mengorbankan ekosistem lokal.
Salah satu poin utama kajian Amdal menyasar kebutuhan air pendingin perangkat cip pada Data Center BDX. Berdasarkan kalkulasi matematis yang dipaparkan, alokasi pasokan air Waduk Jatiluhur untuk PDAM Purwakarta mencapai 3.000 liter per detik, namun tingkat penyerapannya saat ini baru sekitar 11 persen.
Operasional BDX diperkirakan memerlukan konsumsi air sebesar 380 liter per detik. Angka ini hanya menaikkan total penggunaan air PDAM ke level 25 persen, sehingga masih menyisakan cadangan kuota yang belum terpakai sebesar 75 persen.
Prof. Zulys membenarkan perhitungan tersebut. Menurutnya, sisa ketersediaan air minum masih sangat lapang tanpa berisiko mengganggu pasokan kebutuhan pemukiman warga.
Kedua pihak bersepakat bahwa memanfaatkan kelimpahan air permukaan dari Dam Jatiluhur jauh lebih aman dibanding membiarkan korporasi melakukan penyedotan air tanah secara masif yang berpotensi memicu kekeringan sumur warga lokal.
Guna memagari proses perizinan dari intervensi luar, Dedi Mulyadi resmi menunjuk Prof. Zulys sebagai tenaga ahli independen pendamping DLH Kabupaten Purwakarta selama evaluasi dokumen Amdal BDX. Pelibatan akademisi ini diharapkan mampu memberikan telaah objektif serta menguji hasil kajian konsultan.
Di luar isu fasilitas data center, Dedi Mulyadi juga menyoroti kerusakan daerah resapan air di hulu Sungai Citarum, kawasan Cisanti, yang tandus akibat alih fungsi lahan ilegal menjadi perkebunan sayur.
Sebagai solusi konkrit, KDM merancang program reboisasi dan penghijauan kembali atas 2.000 hektare kawasan hutan negara di Cisanti.
Program ini turut memberdayakan penggarap lokal yang dialihkan profesinya menjadi petugas pelindung hutan. Para pekerja akan diberikan insentif gaji berkala sebesar Rp2,5 juta per bulan untuk pemeliharaan setiap dua hektare lahan, nilai yang jauh lebih terjamin dibanding upah buruh tani harian.