Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan kenaikan harga minyak akan berdampak terhadap anggaran subsidi. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk mengurangi dampaknya terhadap fiskal.
“Ini akan masih dibicarakan,” singkat Juda Agung saat diwawancarai setelah pemaparan APBN di media gathering Kementerian Keuangan, Bogor, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG saat ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar subsidi lebih banyak diterima masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
“Pipeline untuk listrik, BBM maupun LPG ini kan sebagian belum benar-benar tepat sasaran. Ini yang terus akan dilakukan perbaikan agar subsidi ini tidak mengenai sasaran, misalnya masyarakat yang kurang mampu,” katanya.
Pemerintah berharap perbaikan tersebut dapat mengurangi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN. Dengan subsidi yang lebih tepat sasaran, tekanan fiskal akibat perubahan harga energi dapat ditekan.
Baca Juga: Damai AS-Iran Belum Jelas, Harga Minyak Bertahan Dekati US$100
Baca Juga: Harga Minyak Naik Tipis ke US$102,6, Pasar Cermati Sinyal Pasokan dan Risiko Timur Tengah
Dalam paparan APBN, Juda Agung mengatakan pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kenaikan harga minyak terhadap inflasi. Pemerintah menilai pengendalian harga pangan dan komponen lainnya tetap diperlukan agar tekanan biaya hidup masyarakat dapat dijaga.
“kami melihat disini bahwa Kenaikan ICP 1 US$ dolar per barrel,” kata Juda dalam paparaan APBN menjelaskan kenaikan harga minyak dunia.