Pergantian Kapolri dari Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ke Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menuai kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu karena mereka dianggap tak kritis s dalam menjalankan fungsi pengawasan sebelum menyetujui calon kapolri.
Pengamat Politik Selamat Ginting menilai anggota dewan terlalu cepat dalam melakukan uji terhadap Suyudi. Ia diketahu diusulkan oleh presiden melalui surat presiden bertanggal 30 September 2026.
Baca Juga: Semar: Arahan Pak Jokowi, Kita Dukung Prabowo-Gibran Bahkan Sampai 2034
Tidak lama setelah surat tersebut diterima, anggota menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Hasilnya, Suyudi disetujui secara aklamasi untuk menggantikan Listyo Sigit sebagai Kapolri.
Menurut Selamat, proses yang berlangsung cepat tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai seberapa dalam anggota dewan menguji calon kapolri.
“Tentu saja kritik utamanya berpusat pada formalitas pengujian tadi karena langsung disetujui secara aklamasi setelah paparan singkat,” ujar Selamat, dikutip Jumat (2/10/2026).
Ia menilai anggota semestinya tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga membedah rekam jejak serta komitmen calon secara kritis.
“Maka, jangan salahkan juga kalau publik menilai anggota dewan ini hanya sebagai stempel pemerintah bagi keputusan-keputusan eksekutif tanpa melakukan pembedahan rekam jejak atau komitmen calon secara kritis,” lanjutnya.
Selamat menilai anggota dewan memiliki posisi penting dalam proses pergantian kapolri. Menurut dia, parlemen semestinya menjalankan fungsi sebagai pengawas atau watchdog terhadap keputusan pemerintah.
Ia bahkan menyoroti sikap anggota dewan yang sebelumnya sempat memberikan pujian tinggi kepada Listyo Sigit. Hal tersebut seperti tanda tak adanya pengawasan berarti terhadap kepolisian dari DPR.
Baca Juga: Masih Ada Dedi Mulyadi, Relawan Jokowi Tak Masalah Gibran Ditinggalkan Prabowo
“Ini, kok, seperti bagian dari orkestrasi kepolisian. DPR harusnya menjadi lembaga pengawas, watchdog, yang kritis. Di sini tampak sekali anggota dewan enggak kritis dalam beberapa kasus seperti ini,” kata Selamat.