Arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian dan lembaga melakukan pembenahan atau “bersih-bersih” memunculkan berbagai spekulasi politik. Di tengah wacana evaluasi pejabat dan kemungkinan pergantian posisi, Tifauziah Tyassuma alias Dokter Tifa memprediksi akan muncul gejolak dari pihak-pihak yang kepentingannya ikut tersentuh.
“Akan ada Tantrum Massal. Pada 29 September 2026, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada sejumlah kementerian/lembaga untuk melakukan pembenahan atau “bersih-bersih”. Menkum Supratman menyebut pesan tersebut mencakup seluruh kementerian dan lembaga,” tulisnya di akun X, dikutip Kamis (1/10/2026).
Dokter Tifa kemudian mengaitkan arahan tersebut dengan kemungkinan reshuffle yang sebelumnya disebut terbuka oleh Prabowo. Menurut dia, evaluasi yang berujung pada pergantian pejabat dapat memunculkan konsekuensi politik.
Baca Juga: Cuma Dibela PSI, Gibran Disebut Seperti Berjalan Sendiri di Tengah Kegelapan
“Ini terjadi setelah Prabowo juga membuka kemungkinan reshuffle dan mengatakan evaluasi dapat berujung pada penggantian pejabat, antara lain untuk menempatkan orang yang tepat atau ketika terdapat persoalan yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Jika proses “bersih-bersih” menyentuh berbagai kepentingan yang selama ini sudah terbentuk, Dokter Tifa menilai kritik terhadap pemerintah berpotensi datang dari banyak arah. Ia menyebut semakin banyak kepentingan yang terdampak, semakin banyak pula aktor yang merasa dirugikan.
Selain itu, ia menilai kritik yang semula ditujukan terhadap kebijakan dapat bergeser menjadi kritik personal terhadap Presiden. Olehnya itu, kata dia, publik perlu membedakan sejumlah bentuk kritik dan konflik yang mungkin muncul.
“Ini penting. Publik perlu membedakan: kritik terhadap kebijakan, kritik terhadap menteri/pejabat, konflik antar-elite, pemberitaan investigatif, dan serangan politik yang memang diarahkan kepada Presiden,” sebut Dokter Tifa.
Ia juga menyoroti momentum dua tahun pemerintahan Prabowo. Menurut Dokter Tifa, periode tersebut dapat membuat proses evaluasi terhadap kinerja pemerintahan menjadi semakin politis.
Prabowo sendiri, menurut pernyataan yang dikutip Dokter Tifa, menyebut dua tahun sebagai waktu yang logis untuk melakukan evaluasi karena para menteri telah memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan mereka.
Pergantian pejabat juga dinilai dapat membuka ruang bagi konflik kepentingan baru. Proses konsolidasi pemerintahan, menurut Dokter Tifa, berpotensi diikuti dengan persaingan dan kritik dari pihak-pihak yang terdampak.
“Semakin dalam proses konsolidasi dan pembersihan pemerintahan Prabowo, semakin besar pula potensi munculnya kontestasi kepentingan, kritik, dan konflik politik di sekitar Presiden,” ungkap dia.
Di akhir pernyataannya, Dokter Tifa menyebut periode 1 hingga 20 Oktober 2026 sebagai waktu yang perlu diperhatikan.
“Siap-siap. Mulai tanggal 1 Oktober hingga 20 Oktober 2026, akan banyak jantung berdenyut lebih kencang, bahkan bisa terjadi kejang-kejang massal,” pungkasnya.