Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai lembaga pemasyarakatan (lapas) menyusul temuan dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. Mahfud bahkan mengusulkan pergantian personel apabila persoalan serupa terus berulang.
“Saya kalau saya sih pecati semua saja. Iya, dipecat, semua ganti,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD, Rabu (30/9/2026).
Menurut Mahfud, evaluasi tidak semestinya hanya dilakukan terhadap pejabat atau petugas yang berada di lingkungan lapas. Ia meminta pemeriksaan juga menyasar jenjang yang lebih tinggi, termasuk pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
“(Evaluasi) selama ini hanya sampai lapas. Lapas saja,” ujar Mahfud.
Ia menilai persoalan di lingkungan pemasyarakatan bukan kejadian baru. Berbagai masalah disebutnya telah berulang dalam waktu lama sehingga menurut Mahfud diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh.
“Karena sudah sejak dulu berkali-kali terjadi dan tidak sembuh-sembuh, dan ini saya yakin di tempat lain masih banyak lho yang begitu-begitu tuh,” jelasnya.
Pernyataan Mahfud tersebut disampaikan setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada 23 September 2026. Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut memiliki fasilitas seperti apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, dan fasilitas lainnya.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan sebelumnya menyebut terdapat lebih dari 10 bangunan serta sejumlah mobil mewah di kawasan tersebut. Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran hingga pembangunan simulator golf yang saat itu masih berlangsung.
Tak hanya fasilitas, Ombudsman menyoroti aspek keamanan di kawasan tersebut. Tim menemukan akses di bagian belakang bangunan yang tidak terkunci dan terhubung ke area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.
Syafrida juga mengatakan pihaknya memperoleh keterangan dari salah satu penghuni yang mengaku membayar sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Namun, temuan tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan pendalaman.
Baca Juga: Kader PSI Sebut Ombudsman ‘Offside’ Saat Sidak Lapas Cibinong: Berlaku Seperti Polisi
Sementara itu, hasil pemeriksaan sementara Ditjenpas yang disampaikan Dirjenpas Mashudi kepada Komisi XIII DPR menyebut bangunan yang ditemukan merupakan rumah dinas atau mes pegawai. Dari 16 unit yang diperiksa, tiga unit tercatat dalam sistem barang milik negara, sedangkan 13 unit lainnya belum terdaftar dan berada di bantaran Sungai Ciliwung.
Pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap status aset, pemanfaatan bangunan, serta dugaan pelanggaran yang terjadi. Mahfud sendiri mendorong agar evaluasi tidak berhenti pada petugas lapas, tetapi mencakup seluruh jenjang pengawasan apabila persoalan serupa terbukti berulang.