Polemik syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) tak hanya memunculkan perdebatan soal hukum. Di tengah proses tersebut, relawan pendukung Gibran juga menyoroti sikap partai politik koalisi yang dinilai minim memberikan pembelaan.
Relawan Gibran mempertanyakan solidaritas partai-partai yang selama ini berada di barisan pendukung pemerintahan. Mereka menilai dukungan politik semestinya tidak berhenti ketika kontestasi pemilu selesai, tetapi juga terlihat saat tokoh yang didukung menghadapi persoalan di ruang publik.
“Kami di akar rumput terus bergerak dan pasang badan, namun kami melihat hampir tidak ada pembelaan yang proporsional dari partai politik yang selama ini berdiri di barisan yang sama. Sangat disayangkan jika kalkulasi politik membuat kawan-kawan koalisi terkesan ‘main aman’ dan membiarkan tokohnya diserang sendirian,” kata Ketua Umum Gibranku Ananta Agung Junaedy dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/9/2026).
Baca Juga: Pasal Istimewa Muncul Jelang Pilpres 2024, Benarkah Disiapkan Khusus untuk Gibran?
Menurut Ananta, persoalan tersebut menjadi ujian bagi kesetiaan politik partai-partai yang berada dalam koalisi. Ia menilai loyalitas tidak semestinya hanya muncul ketika ada kepentingan kampanye, pembagian kursi, maupun penentuan posisi strategis.
“Kesetiaan itu diuji saat ada badai, bukan hanya saat laut sedang tenang,” ujarnya.
Ia kemudian menyampaikan sejumlah harapan kepada partai politik pengusung dan pendukung. Salah satunya adalah konsistensi pembelaan terhadap tokoh yang didukung, termasuk ikut meluruskan informasi yang dinilai keliru di ruang publik.
“Isu ijazah ini adalah bentuk serangan pembunuhan karakter yang harus dilawan secara kolektif, bukan malah dihindari demi zona nyaman,” ungkapnya.
Baca Juga: Tak Ada yang Bela, Ali Syarief: Yang Tetap akan Mendukung Gibran Itu Hanya…
Ananta menilai koalisi yang sehat seharusnya dibangun melalui rasa saling percaya dan saling melindungi. Karena itu, sikap diam maupun langkah yang dianggap terlalu berhati-hati justru disebut dapat memunculkan tanda tanya di kalangan relawan dan masyarakat mengenai arah kesetiaan partai-partai tersebut.
Di sisi lain, relawan juga meminta elite partai politik tidak membiarkan persoalan tersebut hanya dihadapi oleh pendukung di tingkat akar rumput. Mereka berharap para elite segera merapatkan barisan dan menunjukkan sikap yang lebih tegas di hadapan publik.
Bagi Gibranku, solidaritas elite diperlukan untuk menjaga ketenangan, moral, serta semangat para pendukung di tingkat bawah. Sikap pragmatis dinilai perlu ditinggalkan ketika tokoh yang sebelumnya didukung bersama tengah menghadapi tekanan di ruang publik.
“Kami berharap teguran ini dapat menjadi bahan refleksi bagi partai-partai politik koalisi untuk kembali menunjukkan komitmen serta kesetiaan mereka secara nyata kepada publik, bukan sekadar retorika di masa pemilihan,” tambah dia.