Gugatan Pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai dapat memunculkan perubahan dalam konfigurasi politik nasional. Namun, alih-alih melemahkan pemerintahan, hal itu malah akan memperkuat legitimasi dari Prabowo Subianto.
Pengamat Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai apabila perkara tersebut benar-benar berujung pada perubahan posisi wakil presiden, posisi presiden sebagai kepala pemerintahan justru dapat semakin kuat.
Baca Juga: PSI Bakal Merasakan ‘Berkah’ Jokowi: Punya Efek Underdog, Nantinya Kantongi Efek Bandwagon
“(Yang diuntungkan dari gugatan ini adalah) Pak Prabowo. Hal ini karena gugatan ini menurut saya membuat beliau semakin kuat posisinya,” kata Hensa, dikutip Selasa (29/9/2026).
Menurut Hensa, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari siapa yang akan bertahan atau kehilangan posisi. Gugatan di MK berpotensi membuka ruang terjadinya perubahan konfigurasi politik yang lebih luas.
Prabowo sebagai presiden dalam kondisi tersebut dinilai tetap menjadi figur sentral dalam menentukan arah komunikasi politik berikutnya.
Selain Prabowo, Hensa melihat partai-partai dengan kekuatan lebih kecil juga dapat memperoleh peluang apabila konfigurasi politik nasional mengalami perubahan.
“Kalau posisi beliau semakin kuat, menurut saya ini juga bisa menguntungkan partai-partai kecil. Karena kalau konfigurasi politiknya sampai dikocok ulang, partai-partai kecil punya kesempatan untuk melihat peluang, mendapatkan dukungan atau suara, dan memperkuat posisi mereka,” ujar Hensa.
Ia menjelaskan, perubahan konfigurasi politik akan membuat komunikasi antarkekuatan politik kembali bergerak.
Partai yang sebelumnya berada di luar lingkaran kekuatan utama dapat memiliki ruang untuk menawarkan dukungan maupun membangun kesepakatan politik baru.
“Kalau sudah begitu, partai-partai kecil kan bisa ikut masuk dalam komunikasi politik, menawarkan dukungan, dan memperbesar posisi tawarnya dalam konfigurasi yang baru,” katanya.
Dengan demikian gugatan terhadap pencalonan wapres tidak otomatis berarti pemerintahan saat ini akan berada dalam posisi yang lebih lemah.
Sebaliknya, apa pun perkembangan perkara tersebut, ia memperkirakan Prabowo dapat keluar dengan posisi politik yang semakin kuat.
Hensa menilai hasil akhir perkara akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan perkembangan politik selanjutnya.
Ia menggunakan proses pemeriksaan kesehatan kandidat dalam pemilu sebagai analogi bahwa sebuah hasil pemeriksaan teknis tidak selalu secara langsung menentukan keputusan akhir mengenai pencalonan.
“Dokter atau tim pemeriksa kesehatan memberikan hasil pemeriksaannya. Kemudian ada proses dan kewenangan penyelenggara pemilu dalam menentukan apakah persyaratan pencalonannya terpenuhi,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai keputusan akhir tetap berada dalam proses dan kewenangan konstitusional yang berlaku.
Baca Juga: PSI Tak Berhenti di Jokowi, Next Bakal Dedi Mulyadi: Mereka Butuh Sosok Capres-Cawapres…
“Jadi apa pun hasilnya, beliau menurut saya akan semakin kuat legitimasinya menjadi presiden,” tutur Hensa.