Arahan penting Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pembebasan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang kemudian diikuti desakan publik untuk menghapus jalur mandiri, menandai babak baru transformasi pendidikan tinggi di Tanah Air. Gagasan yang disambut hangat ini hadir sebagai jawaban atas persoalan komersialisasi pendidikan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi beban bagi kelas menengah.
Namun, di balik optimisme terhadap pemerataan akses tersebut, muncul kekhawatiran mengenai keberlanjutan operasional Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Portal Data Kemendiktisaintek menunjukkan sektor PTS mendominasi lanskap pendidikan tinggi Indonesia, dengan jumlah mencapai 3.944 PTS atau sekitar 91,7% dari total perguruan tinggi. Karena itu, kebijakan afirmatif bagi PTN idealnya diikuti regulasi konkret yang memperkuat dan melindungi keberlangsungan PTS.
Pendidikan tinggi merupakan ekosistem yang saling bertaut. Intervensi regulasi tanpa kalkulasi makro yang matang dan teknokratis berpotensi memengaruhi stabilitas komponen lainnya. Karena itu, wacana kuliah gratis di PTN serta penataan jalur masuk mahasiswa baru tidak seharusnya dipandang sebagai upaya memarginalkan kampus swasta, melainkan sebagai momentum untuk mendistribusikan kembali peran PTN dan PTS dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
Beban Historis Komersialisasi Kampus
Dalam satu dekade terakhir, pergeseran status sejumlah PTN menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) turut memunculkan persoalan dalam pembiayaan pendidikan tinggi.
Demi memenuhi kebutuhan operasional dan meningkatkan pendanaan mandiri, sejumlah PTN-BH memaksimalkan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri. Jalur ini kemudian dikaitkan dengan pungutan biaya pendidikan pada kelompok UKT tertentu serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang pada sejumlah program dapat mencapai nominal besar.
Dampaknya terasa berlapis. Akses ke perguruan tinggi negeri berpotensi semakin dipengaruhi kemampuan finansial, sehingga prinsip meritokrasi akademik menghadapi tantangan. Pada saat yang sama, terjadi persaingan dalam perebutan calon mahasiswa ketika PTN meningkatkan kapasitas penerimaan secara signifikan.
Situasi tersebut memberi tekanan kepada PTS yang sebagian besar pendapatannya bergantung pada pembayaran mahasiswa. Ketika calon mahasiswa yang sebelumnya menjadi pasar PTS terserap lebih besar oleh PTN, PTS menghadapi risiko penurunan jumlah mahasiswa dan tekanan terhadap keberlanjutan operasional.
Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan biaya kuliah di PTN, termasuk evaluasi terhadap tata kelola jalur mandiri, dapat menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap desain pembiayaan pendidikan tinggi.
Melalui momentum ini, penataan kembali kuota dan daya tampung PTN perlu dilakukan secara hati-hati agar tercipta ekosistem yang lebih berimbang, sekaligus menjaga keberlangsungan PTS.
Mengembalikan PTN pada Kualitas dan Reputasi
Skema kuliah gratis di PTN yang didanai melalui APBN membawa konsekuensi berupa perlunya perencanaan daya tampung yang lebih terukur.
Jika pembiayaan utama PTN sepenuhnya ditanggung negara, PTN tidak seharusnya menjadikan penambahan jumlah mahasiswa sebagai instrumen utama untuk menutup kebutuhan pendanaan. Dengan demikian, penataan daya tampung dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi orientasi kuantitas dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri.
Fokus PTN kemudian dapat diarahkan pada peningkatan kualitas: penguatan kapasitas akademik, riset terapan, inovasi, pengembangan laboratorium, serta peningkatan reputasi akademik di tingkat internasional.
Dengan daya tampung yang terkendali dan sistem penerimaan yang berbasis merit, PTN dapat memfokuskan sumber daya pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan talenta.
Namun, pengendalian daya tampung harus tetap mempertimbangkan kebutuhan tenaga terdidik nasional dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Karena itu, kualitas dan kuantitas tidak semestinya dipertentangkan, melainkan harus dikelola berdasarkan kapasitas pembiayaan dan kebutuhan nasional.
Ruang Bernapas dan Penguatan Eksistensi PTS
Eksistensi PTS ke depan perlu dibangun di atas fondasi diferensiasi dan spesialisasi.
Ketika PTN dapat lebih fokus pada penguatan riset dan pengembangan keilmuan, PTS dapat mengambil peran strategis melalui pendidikan vokasi, fleksibilitas kurikulum yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, serta pembelajaran digital yang adaptif.
Melalui strategi tersebut, PTS dapat berkembang sebagai center of excellence pada bidang-bidang tertentu yang belum optimal dikembangkan PTN.
Kebijakan perubahan pembiayaan PTN juga tidak boleh menciptakan dikotomi yang saling melemahkan antara “negeri” dan “swasta”. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan tinggi nasional.
Karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan afirmatif yang inklusif agar redistribusi peran tersebut berlangsung adil, berimbang, dan berkelanjutan.
Pertama, refocusing Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk PTS.
Seiring pembebasan biaya kuliah PTN melalui alokasi APBN, skema KIP Kuliah idealnya dapat diperkuat untuk mahasiswa kurang mampu yang menempuh studi di PTS. Langkah ini tidak hanya menjamin akses pendidikan bagi masyarakat rentan, tetapi juga dapat membantu menjaga keberlangsungan finansial PTS.
Kedua, perluasan insentif operasional dan afirmasi PTS.
Pemerintah perlu memperluas jangkauan skema insentif seperti Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) maupun dukungan biaya operasional bagi sektor swasta. Kebijakan afirmasi tersebut dapat diprioritaskan bagi PTS yang beroperasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta PTS yang konsisten menjaga mutu tridarma perguruan tinggi.
Ketiga, penegakan standardisasi dan pengendalian mutu.
Proteksi negara terhadap PTS tidak boleh diartikan sebagai upaya mempertahankan kampus berkinerja buruk atau institusi yang hanya berfungsi sebagai pabrik ijazah.
Karena itu, Kemendiktisaintek tetap perlu menjalankan evaluasi dan pembinaan, sekaligus mendorong konsolidasi terhadap kampus-kampus yang tidak mampu memenuhi standar. Tujuannya adalah memastikan seluruh perguruan tinggi mematuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
Menata Ulang Ekosistem, Bukan Mematikan Persaingan
Pembebasan biaya kuliah PTN pada akhirnya bukan semata persoalan menghapus UKT. Kebijakan tersebut menyangkut desain ulang hubungan antara negara, PTN, PTS, mahasiswa, dan industri.
Jika PTN memperoleh pembiayaan negara secara lebih penuh, konsekuensinya adalah tuntutan yang lebih besar terhadap kualitas, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan kampus.
Sebaliknya, jika PTS tetap diharapkan menjadi bagian penting dari sistem pendidikan tinggi nasional, negara perlu memastikan bahwa perubahan kebijakan pembiayaan PTN tidak membuat PTS kehilangan ruang untuk tumbuh.
Karena itu, keberhasilan kebijakan kuliah gratis tidak cukup diukur dari berapa banyak mahasiswa PTN yang terbebas dari UKT. Keberhasilannya juga perlu dilihat dari apakah ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan menjadi lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Kebijakan pembebasan UKT dan restrukturisasi penerimaan mahasiswa baru di PTN merupakan momentum penting bagi perbaikan tata kelola pendidikan tinggi Indonesia.
Kebijakan ini dapat mengembalikan PTN pada penguatan kualitas akademik sekaligus membuka ruang bagi PTS untuk menegaskan kembali posisi strategisnya.
Melalui sinergi yang tepat, regulasi yang adil, serta komitmen terhadap mutu dari seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, PTN dan PTS tidak harus terjebak dalam kompetisi yang saling mematikan.
Keduanya dapat tumbuh bersama dalam ekosistem pendidikan nasional yang lebih kokoh, berkeadilan, dan berdaya saing global.