Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai rangkaian safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan dukungan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Penilaian itu merujuk pada hasil survei terbaru yang menempatkan tingkat elektabilitas PSI di angka 2,3 persen. Capaian tersebut dinilai masih berada di bawah perolehan suara partai tersebut pada Pemilu Legislatif 2024 yang mencapai 2,81 persen secara nasional.
Menurut Jamiluddin, kondisi itu menjadi sinyal yang kurang menggembirakan bagi PSI. Pasalnya, partai yang kini dipimpin putra bungsu Jokowi tersebut sebelumnya diyakini berharap efek dukungan mantan presiden dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai menjelang kontestasi politik berikutnya.
Ia menilai kunjungan politik Jokowi ke sejumlah daerah, termasuk Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), belum mampu memberikan dorongan elektoral yang diharapkan.
Baca Juga: Duet Prabowo-Megawati Kembali pada 2029? Adi Prayitno Sebut Ini Bukan Soal Jokowi
“Jadi, faktor safari politik Jokowi belum berdampak positif terhadap PSI. Penyebabnya tentu banyak,” kata Jamiluddin, dikutip Jumat (25/9).
Lebih lanjut, ia berpandangan salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah menurunnya efektivitas Jokowi sebagai figur pemberi dukungan politik atau endorsement.
“Salah satunya Jokowi tampaknya bukan lagi endorsement yang efektif untuk mendongkrak elektabilitas PSI. Sebab endorsement yang efektif haruslah sosok yang memiliki kredibilitas dan integritas figur yang kuat,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan sebuah endorsement sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap sosok yang memberikan dukungan. Figur yang dianggap memiliki integritas tinggi dan rekam jejak positif umumnya lebih mudah memengaruhi pilihan politik masyarakat.
“Karena itu, masyarakat akan mengabaikan rekomendasi politik dari figur yang terjerat kontroversi hukum atau moral. Sebaliknya, pengaruh publik figur akan kuat jika masyarakat menilai mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepercaya di bidangnya,” lanjutnya.
Ia menambahkan, pengaruh seorang tokoh publik akan tetap kuat apabila masyarakat menilai sosok tersebut memiliki kapasitas, kompetensi, serta kredibilitas yang tidak diragukan.
“Masalahnya Jokowi di mata sebagian masyarakat Indonesia bukan lagi sosok yang kredibel dan berintegritas. Jokowi justru dinilai sosok kontroversial, terutama setelah penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu berlarut-larut,” jelasnya.
Jamiluddin menyinggung di antaranya polemik dugaan ijazah palsu yang proses penyelesaiannya dinilai berlarut-larut. Selain itu, ia juga menyebut kritik terhadap sejumlah kebijakan pada era pemerintahan Jokowi yang masih meninggalkan perdebatan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Jokowi dan Gibran ‘Dihajar’ Isu Ijazah Palsu, Hanya PSI yang Disebut Berani Bela
Beberapa isu yang ia soroti antara lain penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap sebagian pihak membatasi ruang kritik, serta revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuai penolakan dari sejumlah kalangan.
“Jadi, kepercayaan sebagian masyarakat terhadap Jokowi tampaknya memang sudah memudar. Hal ini kiranya yang membuat Jokowi tak efektif mengendorse PSI untuk mendongkrak elektabilitasnya,” tandasnya.