Friday, September 25News That Matters

Danantara Turun Tangan Atasi Dana Pensiun BUMN yang Bermasalah


Wacana Berita, Jakarta –

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan ikut membantu menangani pengelolaan investasi dana pensiun (dapen) milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah menghadapi persoalan pendanaan. Langkah tersebut dilakukan di tengah perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kecukupan dana dan likuiditas masing-masing dapen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan keterlibatan Danantara diperlukan untuk membantu mengoptimalkan pengelolaan investasi dapen BUMN. Menurutnya, kondisi setiap dapen perlu dipantau agar kewajiban kepada peserta yang telah jatuh tempo tetap dapat dipenuhi.

“Dari Kementerian BUMN, begitu juga Danantara akan membantu pengelolaan investasinya dari dapen-dapen yang ada di bawah BUMN, ya,” ujar Ogi usai acara Indonesia Pension Fund Summit di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (25/9).

OJK bersama pemerintah dan Danantara kini memantau kondisi masing-masing dapen, terutama dari sisi kecukupan dana dan kemampuan memenuhi kebutuhan likuiditas. Pemantauan tersebut menjadi penting karena kewajiban kepada peserta tetap berjalan meski pengelolaan aset menghadapi sejumlah tantangan.

Ogi menjelaskan, persoalan dapen BUMN tidak hanya berkaitan dengan besaran aset yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengubah aset tersebut menjadi dana yang dapat digunakan saat dibutuhkan. Sebagian besar aset dana pensiun saat ini disebut masih berbentuk aset tetap atau fixed asset yang memiliki tingkat likuiditas lebih rendah.

“Kita melihat dari kecukupan dananya, kemudian juga dari aspek likuiditas. Nah, tentunya yang kami harapkan bahwa masing-masing dapen itu memiliki kecukupan likuiditas untuk membayar yang jatuh tempo,” katanya.

Kondisi tersebut membuat strategi investasi menjadi salah satu bagian penting dalam pembenahan dapen BUMN. OJK akan memperkuat koordinasi dengan perusahaan BUMN terkait bersama Danantara untuk memastikan pengelolaan investasi dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan pembayaran kepada peserta.

Ogi memastikan kewajiban jangka pendek dapen BUMN sejauh ini masih dapat dikendalikan. Namun, ia menyebut perhitungan aktuarial menunjukkan adanya potensi kesulitan pembayaran dalam jangka panjang sehingga persoalan tersebut perlu diantisipasi sejak sekarang.

“Tapi so far sih kita masih bisa mengendalikan untuk hal itu dan kami nanti akan memonitor dan bekerja sama dengan BUMN masing-masing maupun dari Danantara untuk bagaimana membantu investasi dan juga membayar kewajiban kepada peserta yang jatuh tempo,” tegas Ogi.

Keterlibatan Danantara ini sejalan dengan upaya membenahi persoalan dana pensiun BUMN yang sebelumnya telah menjadi perhatian lembaga tersebut. Danantara menilai tata kelola investasi dapen perlu diperbaiki untuk mencegah persoalan pendanaan berkembang menjadi beban yang lebih besar pada masa mendatang.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Donny Oskaria sebelumnya menyebut persoalan dana pensiun sebagai salah satu pekerjaan rumah besar yang tengah dihadapi. Namun, Danantara belum dapat menghitung secara keseluruhan besaran kekurangan dana yang harus ditutupi.

Baca Juga: Danantara Bakal Kuasai 40% Saham BEI, OJK: Belum Ada Pengajuan Resmi

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan karakter skema dana pensiun yang digunakan. Donny menjelaskan terdapat dua jenis dana pensiun, yakni skema iuran pasti dan manfaat pasti.

Pada skema iuran pasti, perusahaan sebagai pendiri tidak menanggung risiko atas hasil pengelolaan investasi dana pensiun. Sementara dalam skema manfaat pasti, perusahaan menjamin manfaat yang akan diterima para pensiunan sehingga terdapat kewajiban yang harus tetap dipenuhi ketika hasil pengelolaan investasi tidak mencukupi.

Dengan kondisi tersebut, Danantara bersama OJK dan perusahaan BUMN akan menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan pengelolaan investasi dapen tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menjaga kemampuan memenuhi kewajiban kepada peserta. Pembenahan ini menjadi bagian penting agar persoalan pendanaan yang teridentifikasi saat ini tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar di kemudian hari.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *