Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pendidikan negeri gratis dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak (TK). Kebijakan tersebut sebelumnya diarahkan untuk mencakup pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi negeri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut Mu’ti, mulai tahun ini anak-anak yang belajar di TK dan sekolah dasar akan mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan kepada murid dari keluarga tidak mampu.
Dana BOS dapat digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, pembayaran gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler.
Untuk guru, pemerintah pusat membayar gaji guru PNS. Guru PPPK juga akan mendapatkan pembayaran dari pemerintah pusat pada waktunya. Adapun guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dapat dibayar menggunakan dana BOS.
Mu’ti menyebut 20 persen dana BOS dapat digunakan untuk kebutuhan operasional dan pembayaran gaji guru non-ASN di sekolah negeri.
Selain memperluas akses pendidikan gratis, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan. Pembiayaan pelatihan tersebut diupayakan berasal dari APBN.
Baca Juga: Biaya Kuliah Gratis 2,8 Juta Mahasiswa PTN Tak Sampe Setengah Tahun MBG
Komitmen pendidikan gratis ini sebelumnya disampaikan Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Saat itu, Prabowo menyatakan pendidikan negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis.
Prabowo kemudian memerintahkan pelaksanaan rapat terbatas untuk membahas langkah mewujudkan pendidikan negeri gratis.
Dalam rapat terbatas pada 23 September 2026, cakupan komitmen tersebut ditegaskan mulai dari jenjang TK. Pemerintah selanjutnya perlu menyiapkan skema dan dukungan anggaran untuk menjalankan kebijakan tersebut.