Program pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi mulai mendapat gambaran lebih konkret, tetapi DPR RI mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dipaksakan berjalan sekaligus. Badan Anggaran DPR menilai kesiapan anggaran dan tata kelola harus menjadi perhatian sebelum cakupan program diperluas secara nasional.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah bersama DPR masih memetakan kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program pendidikan gratis tersebut. Menurutnya, besarnya cakupan program membuat pelaksanaan perlu dilakukan secara bertahap.
“Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Said menilai pendekatan bertahap diperlukan agar pemerintah memiliki waktu untuk menghitung kebutuhan program secara lebih akurat. Penghitungan tersebut mencakup biaya per siswa hingga jumlah sekolah yang akan masuk dalam skema pendidikan gratis.
Saat ini, DPR bersama pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk tahap awal program. Anggaran tersebut nantinya diarahkan sebagai *pilot project* sebelum kebijakan diperluas ke cakupan yang lebih besar.
Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan tahap awal. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi pengujian terhadap mekanisme program sekaligus memastikan kebijakan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Kebutuhan anggaran pendidikan gratis sendiri diperkirakan sangat besar. Said menyebut kebutuhan untuk jenjang SD hingga SMA berada di kisaran Rp210 triliun, sedangkan perguruan tinggi diperkirakan membutuhkan sekitar Rp92 triliun.
Jika seluruh jenjang tersebut digabungkan, kebutuhan anggaran program pendidikan gratis diperkirakan mencapai sekitar Rp302 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan perencanaan fiskal yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan anggaran negara.
Karena itu, Said memperkirakan cakupan program pada 2028 belum akan mencapai seluruh sasaran. Ia menyebut pemerintah dapat memulai dengan cakupan sekitar 60 hingga 75 persen sebelum diperluas sepenuhnya.
Baca Juga: Ada Konsekuensi Besar, Kasus Gibran Justru Bebani Prabowo di Awal Pemerintahan
“Katakanlah di 2028, 60-75 persen dulu baru di tahun berikutnya, 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,” ujarnya.
Skema tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis tidak diposisikan sebagai program yang langsung diterapkan kepada seluruh jenjang dan wilayah. Pemerintah masih perlu memastikan kesiapan sistem, pendanaan, serta mekanisme pelaksanaan sebelum cakupan diperbesar.
Arahan mengenai pendidikan gratis sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden meminta percepatan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri sekaligus pematangan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Program tersebut mencakup jenjang pendidikan mulai dari PAUD atau TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.
Dengan cakupan yang begitu besar, kehati-hatian dalam pelaksanaan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. DPR kini mendorong agar ambisi memperluas akses pendidikan gratis tetap berjalan, tetapi tidak mengorbankan kualitas tata kelola maupun kesiapan anggaran.
Bagi DPR, target pendidikan gratis harus dibangun dengan skema yang realistis agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai program besar di atas kertas. Tahap awal pada 2028 akan menjadi ujian penting sebelum pemerintah mengejar cakupan 100 persen pada 2029.