Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kemungkinan dampak politik jika Mahkamah Konstitusi (MK) memproses lebih jauh perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan telah menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026. Para pemohon, termasuk Denny Indrayana, mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.
Dalam pembahasan mengenai perkara tersebut, Rocky menggambarkan kemungkinan situasi apabila MK memproses permohonan tersebut secara serius. Ia menilai isu tersebut dapat berkembang menjadi persoalan politik yang lebih besar.
“Bayangin misalnya Minggu depan MK mulai memproses ijazah palsu Gibran, akan jadi skandal besar tuh,” ujar Rocky, Rabu (23/9/2026).
Rocky kemudian menggambarkan kemungkinan lanjutan apabila posisi Gibran terdampak oleh proses hukum tersebut. Menurutnya, situasi itu dapat memunculkan tuntutan politik yang tidak hanya menyasar wakil presiden.
“Lalu Gibran jatuh, lalu ada yang bilang jangan Gibran aja, Prabowo juga mesti jatuh. Nggak ada soal,” tukasnya.
Ia menilai perubahan tersebut berpotensi memicu krisis politik. Rocky menyebut kondisi itu sebagai fase awal dari berakhirnya sebuah periode politik.
“Kalau Gibran jatuh, terjadi krisis politik diseret semuanya. Itu yang saya bilang this is the beginning of the end,” jelasnya.
Namun, Rocky mengatakan persoalan yang menurutnya lebih penting adalah arah politik setelah sebuah fase berakhir. Ia mempertanyakan sistem atau gagasan apa yang akan mengisi kondisi tersebut.
“Tapi bukan itu masalahnya, masalahnya the beginning after the end mau diisi apa? Kapitalisme, feudalisme, negara agama? Saya sodorin itu, mari kita bicarain,” tegasnya.
Rocky juga membantah anggapan bahwa pandangannya dalam sejumlah isu menunjukkan dirinya telah menjadi pendukung atau juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan sikapnya dalam membahas kebijakan pemerintah tidak otomatis menunjukkan keberpihakan.
“Tiba-tiba Rocky Gerung (dibilang) Juru Bicara Presiden, gimana caranya orang diajak berpikir kalau mentok di situ? Saya jadi juru bicara Konstitusi,” timpalnya.
Ia bahkan mengatakan Presiden Prabowo dapat disebut sebagai juru bicara dirinya dalam konteks gagasan yang sedang dibahas. “Bahkan saya bilang Presiden juru bicara saya. Kenapa? Dia ingin mengucapkan prinsip-prinsip yang belum tentu sempurna tentang sosialisme,” tandasnya.
Sementara itu, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 masih berproses di MK. Para pemohon mengakui permohonan tersebut diajukan melewati tenggat waktu PHPU, tetapi meminta MK mengesampingkan persoalan formal tersebut dengan alasan keadilan substantif.