Pembela kubu Gibran, Rismon Sianipar melontarkan peringatan keras terkait polemik status pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mewanti-wanti Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak terjebak dan menjadikan argumen yang dibangun oleh Roy Suryo sebagai dasar putusan terkait gugatan yang dilayangkan Denny Indrayana.
Rismon secara terang-terangan menyoroti klaim Roy Suryo yang menyebut bahwa UTS Insearch di Sydney, Australia, bukanlah lembaga program diploma atau penjenjangan formal layaknya SMA utuh, melainkan sekadar tempat kursus bahasa Inggris. Rismon menilai klaim tersebut sebagai disinformasi yang berbahaya.
“Jangan sampai nanti narasi penyesatan oleh Roy Suryo ini menjadi dasar keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena nanti akan dibuktikan dengan berbagai ahli, terutama ahli-ahli pendidikan yang akan dihadirkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membuat argumentasi penyetaraan tersebut,” tegas Rismon.
Dorong Uji Komparasi di Forum Akademik
Menurut Rismon, perdebatan mengenai keabsahan dan penyetaraan institusi pendidikan lintas negara idealnya dibedah melalui kacamata saintifik dan akademik, bukan sekadar opini publik.
Ia mendorong agar isu ini diuji langsung oleh para pakar yang memahami betul anatomi sistem pendidikan global.
“Ini sangat menarik sebenarnya. Saya lebih cocok kalau ini dihadirkan di forum yang lebih akademik, di mana dihadirkan ahli-ahli pendidikan, kurikulum, dan silabus yang biasa melakukan komparasi berbasis kompetensi, kompetensi inti, dan lainnya, baik yang dimiliki Dikdasmen maupun di universitas,” jelasnya.
Tuding Adanya Kepentingan Politik Praktis
Lebih jauh, Rismon mencium adanya motivasi terselubung di balik gugatan terkait ijazah Wapres Gibran ini.
Ia menduga kuat langkah tersebut sarat akan manuver politik praktis dan pragmatis, mengingat latar belakang pihak-pihak yang terlibat seperti Denny Indrayana, Roy Suryo, hingga Dino Patti Djalal yang memiliki kedekatan atau rekam jejak dengan Partai Demokrat.
Ia sangat menyayangkan jika ambisi politik kelompok tertentu pada akhirnya menstigma dan merugikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Rismon mengingatkan bahwa ketidakadaan nomenklatur “SMA” atau “SMK” secara tertulis di negara lain merupakan hal yang lumrah akibat perbedaan sistem.
“Jangan sampai target Denny Indrayana ini hanya politik praktis dan pragmatis, mengingat latar belakang mereka adalah Partai Demokrat baik Roy Suryo, Denny Indrayana, maupun Dino Patti Djalal. Jangan sampai kepentingan politik praktis mereka justru mengorbankan mereka-mereka yang bersekolah, tetapi tidak secara eksplisit ada gelar SMA atau SMK di dalam negara tersebut. Karena terminologinya overlapping atau tumpang tindih dengan terminologi sistem pendidikan nasional di Indonesia,” pungkas Rismon.