Kelompok relawan Gibranisti kembali merespons polemik syarat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Gibranisti, Bang Kendi, setelah kelompoknya bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo.
Bang Kendi mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan masyarakat yang ingin mengkritik atau menggugat status pendidikan Gibran melalui jalur hukum. Namun, ia mempersoalkan sosok Denny Indrayana yang menjadi salah satu pihak dalam perkara terkait status Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita baru saja selesai diskusi dengan Pak Jokowi. Prinsipnya adalah Gibranisti ini adalah sekelompok anak muda yang memang sangat berharap kehadiran Gibranisti bisa bikin perimbangan terkait isu yang terjadi di luar sana,” ujar Bang Kendi, Selasa, 22 September 2026.
Menurutnya, kritik terhadap Gibran tetap merupakan hak publik. “Jadi kita sebagai kelompok, terutama Gibranisti ini, kami berdiri hari ini untuk mengingatkan kepada publik bahwa tidak masalah setiap orang mau mengkritik,” ujarnya.
Namun, Bang Kendi kemudian mengarahkan kritik kepada Denny dengan mengaitkannya dengan isu pemberantasan korupsi. Ia mempertanyakan konsistensi pihak-pihak yang mendorong hukuman berat bagi pelaku korupsi ketika Denny menurutnya masih mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan di publik.
“Bagaimana mungkin harapan perampasan aset bisa terealisasi di tengah orang seperti Denny Indrayana yang seorang koruptor justru diberi panggung untuk bicara setiap hari,” tuturnya.
Bang Kendi bahkan menegaskan bahwa Gibranisti menerima jika siapa pun menggugat atau mempertanyakan ijazah Gibran, tetapi tidak demikian terhadap Denny. “Orang mau mempertanyakan ijazah Mas Wapres silakan, orang mau memperkarakannya pun silakan. Tapi yang tidak boleh itu adalah kok seorang koruptor yang harus melakukan itu,” kata Bang Kendi.
Ia kembali melontarkan kritik keras dengan menyebut Denny sebagai “maling” dan menilai sosok tersebut tidak layak menjadi teladan. “Sebab kenapa? Dia adalah maling, dia tidak cocok untuk jadi teladan. Menurut kami seperti itu,” ujarnya.
Di sisi lain, tudingan mengenai status Denny tersebut perlu dibedakan dari fakta hukum. Dalam materi yang diberikan, mantan Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya membantah anggapan bahwa Denny terlibat korupsi dalam proyek Payment Gateway ketika menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM.
Baca Juga: Tudingan Pedas Loyalis Jokowi! Gugatan Denny Indrayana ke MK Soal Gibran Dicurigai Pesanan Politik
“Yang sebenarnya terjadi pada saat itu, Denny Indrayana selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM melakukan perbaikan tata kelola di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bukan Denny Indrayana melakukan korupsi di proyek Payment Gateway,” tegas Abraham.
Sementara itu, perkara mengenai syarat pendidikan Gibran masih bergulir di MK. Sejumlah pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Gibranisti menyatakan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menggunakan mekanisme hukum tersebut. Namun, Bang Kendi menegaskan keberatannya terhadap keterlibatan Denny dalam menyuarakan gugatan tersebut.