PT Pertamina Patra Niaga memperkuat tata kelola dalam mengamankan pasokan BBM dan LPG di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi, termasuk ketersediaan minyak mentah (crude oil) dan produk energi di pasar global.
Perusahaan menyiapkan sejumlah alternatif pengamanan pasokan secara cepat dan terukur. Namun, setiap keputusan strategis tetap diarahkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik.
Sebagai bagian dari langkah preventif, Pertamina Patra Niaga berkonsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konsultasi tersebut ditujukan untuk memperkuat aspek pencegahan dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika perusahaan menghadapi kondisi pasokan yang membutuhkan respons cepat.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan kondisi luar biasa tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata kelola.
“Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ega, Selasa (22/9/2026).
Menurut Ega, konsultasi dengan KPK menjadi bagian dari upaya memastikan pengamanan pasokan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sekaligus memiliki mekanisme pengendalian yang memadai.
“Kami ingin memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan beriringan dengan governance. Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap clean, documented, traceable, dan accountable,” jelasnya.
Pertamina Patra Niaga memastikan proses pengadaan dan pengamanan pasokan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional serta kepentingan ketahanan energi nasional.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan menerapkan sejumlah mekanisme pengendalian, mulai dari parameter kebutuhan yang jelas, segregation of duties, persetujuan berjenjang, dokumentasi proses, hingga pengawasan berlapis.
“Prioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat. Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan,” ujar Ega.
Perusahaan selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KPK, dan pemangku kepentingan terkait dalam pengamanan pasokan energi.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan kebutuhan untuk mengambil keputusan secara cepat tidak menghilangkan pentingnya prinsip tata kelola.
“Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan. Yang penting, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang terukur, proses yang transparan, serta dokumentasi yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” kata Aminudin.
Baca Juga: Berkali-kali Didesak Periksa Nusron Wahid di Kasus HGB, Jawaban KPK Masih Menggantung
Baca Juga: Pertamina Perluas Akses Pasar Global 7 UMK di CAEXPO 2026
Baca Juga: Bahlil Dorong E50, Pertamina Justru Minta Kepastian Pembebasan Cukai Etanol
Menurutnya, aspek pencegahan perlu diperkuat sejak awal, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor strategis dan kepentingan masyarakat luas.
“Pencegahan pada prinsipnya dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kontrol sejak awal. Karena itu, pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi proses, serta dokumentasi menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan strategis tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik,” jelasnya.