Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal mendapat sistem pengadaan baru. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan marketplace khusus untuk membeli bahan baku MBG, yang ditujukan untuk menekan peluang terjadinya kecurangan hingga korupsi dalam proses belanja.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistemnya akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah), yang selama ini digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diakui tinggi, diakui bagus, supaya dia ngambil untung dan lain sebagainya,” kata Kepala BGN, Sudaryono, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Baca Juga: Prabowo: Pemerintahan Kita Tidak Gagal, MBG dan Kopdes Salahnya Apa?
Menurut Sudaryono, sistem tersebut disiapkan untuk mengantisipasi berbagai bentuk kecurangan dalam pengadaan bahan baku di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mekanisme ini diharapkan dapat mencegah praktik permintaan kickback maupun manipulasi kualitas barang yang dibeli.
BGN kini masih mengkaji konsep marketplace tersebut. Sudaryono memperkirakan proses penyusunan sistem membutuhkan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan.
“Kami menginginkan, sekarang sedang kami kaji, kami butuh waktu mungkin beberapa minggu, ya tiga minggu satu bulan insyaallah, kami sedang mengonsep semacam kalau di Kementerian Dikdasmen itu SIPLah. Kami berharap paling tidak akhir September atau awal minggu pertama Oktober itu sudah jadi,” ujarnya.
Tak berhenti pada sistem pengadaan, BGN juga berencana menerapkan mekanisme penjual terverifikasi atau verified seller. Nantinya, penjual bahan baku yang masuk ke dalam lokapasar tersebut harus berasal dari pihak yang telah terverifikasi melalui asosiasi.
Baca Juga: Dokter Tifa Ternyata Tak Pernah Teliti Ijazah Jokowi, yang Disorot Selama Ini Hanyalah…
Lebih lanjut, BGN juga tengah mengkaji perlakuan khusus untuk tujuh bahan baku utama MBG. “Pertama beras, nggak boleh pakai SPHP. Yang kedua minyak goreng, tidak boleh pakai minyak goreng Minyakita. Yang ketiga ayam, telor, daging, ikan, dan susu,” ungkap Sudaryono.
Menurut Sudaryono, ketujuh komoditas itu membutuhkan penanganan khusus karena berkaitan dengan kebutuhan protein hewani sekaligus keamanan pangan. Kesalahan dalam proses penanganan dinilai dapat berdampak pada kesehatan penerima manfaat MBG.
“Karena protein hewani ini harus special handling. Kalau penanganannya nggak bener, ini menyebabkan gangguan kesehatan, dan target kita untuk mencapai gizi yang baik ini kemudian tidak bisa kita capai,” terang Sudaryono.
Sementara itu, sejumlah bahan lain seperti bawang merah, bawang putih, hingga ketumbar tetap akan diserahkan kepada mekanisme pasar. Dengan sistem baru tersebut, BGN menargetkan proses pengadaan bahan baku MBG dapat berlangsung lebih terkontrol sekaligus mengurangi celah kecurangan dalam rantai belanja program.