Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemberantasan korupsi tanpa membedakan latar belakang maupun kedekatan dengan pihak yang tersangkut perkara hukum.
Prabowo mencontohkan keputusan menyerahkan kasus mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kepada kejaksaan. Dadan sebelumnya merupakan bagian dari tim sukses sekaligus tim pakar Prabowo dan ditunjuk Prabowo untuk memimpin BGN.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab, berdasarkan keterangan tertulis pada Rabu (16/9/2026).
Selain kasus Dadan, Prabowo menyinggung penyitaan aset Hotel Sultan. Menurut dia, proses hukum tetap berjalan meski pemiliknya, Pontjo Sutowo, merupakan rekan yang dikenalnya.
Prabowo juga mengungkapkan kebijakan yang diterapkannya ketika menjabat Menteri Pertahanan pada 2019. Sejak awal masa jabatannya, ia meminta keluarga dan orang-orang dekatnya yang berada di lingkungan Gerindra untuk tidak mencari bisnis di Kementerian Pertahanan.
Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, ditujukan untuk mencegah orang-orang terdekatnya memanfaatkan posisi yang dimilikinya sebagai Menteri Pertahanan.
Prinsip serupa kembali disampaikan setelah Prabowo menjadi presiden. Ia memperingatkan kader Gerindra agar tidak mengandalkan kedekatan politik untuk memperoleh perlindungan apabila melakukan pelanggaran hukum.
Baca Juga: Melesat Jauh! Investasi Jakarta Meroket hingga 162% di Era Prabowo
Prabowo menyebut sejumlah kepala daerah dari Gerindra yang ditangkap aparat penegak hukum sebagai gambaran bahwa kedekatan dengan dirinya tidak menjadi jaminan terbebas dari proses hukum.
Bagi Prabowo, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia menilai penyelenggaraan negara membutuhkan sikap yang arif dan bijak dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.