Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tidak mempermasalahkan jika anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikurangi. Bagi Sudaryono, besar atau kecilnya anggaran bukan persoalan selama dana tersebut mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami, kami intinya begini. Semua anggaran mau besar mau kecil itu uang negara, uang rakyat. Ya tentu saja saya sebagai Kepala BGN harus mempertanggungjawabkan anggaran itu sebaik mungkin,” kata Sudaryono usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah sebelumnya mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang efisiensi anggaran MBG hingga di bawah Rp200 triliun. Purbaya saat itu mengatakan efisiensi masih dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan pembenahan pelaksanaan program.
Sudaryono menegaskan BGN justru menginginkan anggaran yang lebih efisien apabila dengan dana yang lebih kecil manfaat yang diterima masyarakat tetap lebih besar. Menurutnya, lembaganya tidak ingin menggunakan anggaran secara berlebihan hanya karena memiliki pagu yang besar.
“Kalau memang anggarannya lebih, jauh lebih sedikit terus manfaatnya lebih besar, tentu saja kita maunya begitu. Kan kita nggak mau juga jor-joran kayak yang lalu-lalu. Pengadaan yang nggak perlu-perlu, udah enggak mungkin kita lakukan,” tegas Sudaryono.
Sikap tersebut disampaikan ketika Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran BGN untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp7,33 triliun untuk dukungan manajemen.
Untuk komponen MBG, BGN sebelumnya menyebut alokasi Bantuan Pemerintah telah mengalami efisiensi sekitar Rp30 triliun. Anggaran tersebut turun dari rencana awal Rp262,5 triliun menjadi sekitar Rp232,5 triliun, dengan target penerima manfaat 72.464.886 orang pada 2027.
Dengan demikian, pernyataan Sudaryono menunjukkan bahwa BGN tidak menjadikan besaran pagu sebagai satu-satunya ukuran dalam menjalankan program. Efisiensi justru dapat diterima sepanjang tidak mengurangi manfaat yang diterima kelompok sasaran.
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa anggaran MBG tahun berjalan telah mengalami beberapa kali efisiensi. Dari rencana awal sekitar Rp330 triliun, anggaran disebut turun menjadi Rp260 triliunan dan kemudian sekitar Rp240 triliun sebelum Purbaya melihat peluang penekanan lebih lanjut hingga di bawah Rp200 triliun.
Baca Juga: DPR Pasang Badan! Sentil Kepala BGN Soal MBG: Orang Tua Bersuara Bukan Cari Kegaduhan
Purbaya juga menyebut dirinya telah berdiskusi dengan Sudaryono mengenai peluang efisiensi tersebut. Menurut Purbaya, teknologi dapat dimanfaatkan untuk membuat pelaksanaan MBG lebih hemat tanpa menghilangkan tujuan utama program.
Di sisi lain, pembahasan anggaran BGN 2027 di DPR juga memunculkan sorotan terhadap ketepatan perencanaan. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dan meminta BGN menghitung kebutuhan berdasarkan realisasi hari efektif agar anggaran lebih presisi.
Zainul menilai angka tersebut cukup besar sehingga perlu dipastikan kembali sebelum anggaran digunakan. Ia meminta perhitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan kondisi pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar berdasarkan proyeksi.
Sorotan tersebut membuat efisiensi menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan anggaran MBG 2027. BGN kini tidak hanya dituntut memastikan program menjangkau penerima manfaat, tetapi juga menunjukkan bahwa setiap rupiah yang digunakan memiliki dasar perhitungan dan manfaat yang jelas.
Sudaryono memberikan sinyal bahwa BGN terbuka terhadap penyesuaian anggaran selama efektivitas program tetap terjaga. Dengan pagu 2027 yang telah disetujui sebesar Rp240,20 triliun, ruang efisiensi masih menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana program MBG dijalankan secara lebih hemat tanpa mengorbankan target pemenuhan gizi nasional.