Kehadiran listrik di wilayah perdesaan mulai membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Tak lagi sekadar membuat rumah dan fasilitas umum terang, akses listrik juga memungkinkan warga memperpanjang waktu usaha dan meningkatkan kapasitas produksi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan, perubahan tersebut terlihat dari berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi setelah masyarakat mendapatkan akses listrik.
“Dampak tersebut tercermin dari perkembangan kegiatan ekonomi desa. Antara lain, industri kecil dan mikro, seperti toko kelontong, rumah makan, koperasi, serta peningkatan aktivitas ketenagakerjaan,” kata Qodari dalam konferensi pers Update Program Prioritas/PHTC serta Percepatan Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Auditorium Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Menurut Qodari, salah satu gambaran perubahan tersebut terlihat di Desa Noemuke, Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga yang sebelumnya menjalankan warung kelontong dengan pendapatan terbatas mulai memanfaatkan listrik untuk mengembangkan jenis usaha lain.
“Sebelumnya mereka hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp300.000 per bulan dari warung kelontong masing-masing. Kini mereka memanfaatkan listrik untuk membuka usaha es batu dan minuman dingin dengan omset mencapai Rp1.000.000 per bulan,” ujarnya.
Dampak ekonomi juga disebut terjadi pada Kelompok Tani Kala Lili di Tomohon, Sulawesi Utara. Listrik dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan tanaman sehingga aktivitas pertanian dapat ditingkatkan.
“Setelah listrik tersedia untuk mendukung kebutuhan pencahayaan tanaman, omzet panen meningkat hingga Rp15 juta dari Rp5 juta per bulan,” kata Qodari.
Peningkatan produktivitas tersebut bahkan membuka akses pasar yang lebih luas. Kelompok tani itu, menurut Qodari, sempat menembus pasar ekspor hingga Singapura.
Bagi pemerintah, berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa elektrifikasi dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah yang sebelumnya terbatas oleh ketiadaan akses listrik.
“Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa listrik dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru di tingkat masyarakat. Ini menunjukkan bahwa elektrifikasi dapat memberikan manfaat yang jauh melampaui sekadar penerangan,” ujarnya.
Namun, Qodari menilai keberadaan listrik saja belum cukup untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Dampaknya akan lebih besar jika akses listrik berjalan beriringan dengan dukungan lain, seperti infrastruktur jalan, akses pasar, lembaga keuangan, dan jaringan telekomunikasi.
Baca Juga: Maruarar Ingin Bantuan Rumah Tepat Sasaran, Dua Profil Penerima Jadi Kunci
Baca Juga: Kementerian PKP Percepat Bedah Rumah 2026, Targetkan 400 Ribu Unit Terealisasi
Baca Juga: Soal Prabowo Dianggap Tak Kerja, Gerindra: Bakom Kalah Lawan Kelompok di Luar Sana
Program elektrifikasi pemerintah sendiri ditargetkan menyasar 10.068 lokasi di 36 provinsi. Sasaran tersebut mencakup sekitar 770 ribu rumah tangga, 8.561 desa, 2.295 kecamatan, serta 375 kabupaten/kota.
Hingga Agustus 2026, pemerintah mencatat realisasi elektrifikasi telah mencapai 1.516 lokasi atau sekitar 15 persen dari total sasaran. Program tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total anggaran Rp61,6 triliun.
Pelaksanaan elektrifikasi dilakukan secara bertahap mengikuti peta jalan listrik perdesaan 2025-2029. Selain memperluas akses penerangan, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan membuka lebih banyak kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan.