WACANA BERITA – Pengamat ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM) Bandung, Deni Rizky, menyoroti polemik penetapan desil kesejahteraan masyarakat yang belakangan dikeluhkan sejumlah warga.
Deni mengatakan, munculnya warga yang merasa tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat menunjukkan perlunya pembaruan dan pengecekan kembali terhadap data yang digunakan pemerintah.
“Permasalahan ini memang sedang ramai karena seharusnya ada data update. Nah, kemarin kita ada yang namanya pengelompokan, termasuk desil ini, kita akan lihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujar Deni Minggu (16/8/2026)
Menurutnya, terdapat dua kemungkinan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian data desil. Pertama, kesalahan dalam proses pendataan, baik dari jawaban masyarakat maupun petugas yang melakukan pendataan.
“Pertama, kesalahan pendataan. Ini apakah ketika ada pendataan itu masyarakat menjawab sesuai atau tidak. Terus atau mungkin misalkan petugas pendatanya umumnya ada kekeliruan data atau seperti apa. Itu sebetulnya harus di-cross-check atau dicocokkan kembali,” katanya.
Kemungkinan kedua, kata Deni, berkaitan dengan sistem yang digunakan dalam menentukan kategori desil.
“Yang kedua, memang mungkin ini ada kesalahan misalkan di dalam sistem yang mereka buat,” ucapnya.
Deni menilai pemerintah perlu membuka dasar penentuan desil kepada masyarakat. Dengan begitu, warga dapat mengetahui alasan mereka masuk dalam kategori tertentu.
“Harusnya pemerintah itu terbuka. Ada alasan-alasan dijelaskan kepada masyarakat bahwa penentuan desil itu atas dasar apa,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar masyarakat dapat mengakses data desil masing-masing. Menurutnya, keterbukaan tersebut penting, terlebih ketika kategori desil berkaitan dengan bantuan maupun kebijakan pemerintah.
“Desil itu masyarakat harusnya bisa mengunduh, bisa diakses. Yang ketiga, misalkan kalau tidak sesuai dengan data yang mereka input, itu nantinya bakal berpengaruh terhadap bantuan misalkan atau kebijakan-kebijakan ini,” tuturnya.
Deni menjelaskan, data kesejahteraan masyarakat perlu dipahami secara jelas karena dapat menjadi dasar dalam penerapan berbagai kebijakan. Ia menilai masyarakat perlu diberikan informasi mengenai kategori dan indikator yang digunakan dalam menentukan desil.
“Jadi pertama keterbukaan penentuan desil itu atas dasar apa. Ya, harus ada alasan, ada dasar penentuan desil tersebut,” katanya.
Menurut Deni, masyarakat yang secara kasat mata memiliki gaya hidup sederhana belum tentu berada pada kelompok kesejahteraan bawah. Sebab, penilaian kesejahteraan juga dapat mempertimbangkan kepemilikan aset dan kondisi ekonomi lainnya.
“Memang banyak orang yang misalkan gaya hidupnya biasa saja, tetapi misalkan dia punya aset, ternyata dia makanannya besar dan lain sebagainya. Kan itu bisa aja masuk ke desil 9 atau 10,” jelasnya.
Lebih lanjut, Deni menilai perlu ada transparansi dari lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan penetapan data tersebut. Ia menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) berperan dalam pengumpulan data, sementara penentuan desil dilakukan kementerian terkait.
“DPS kan dia jadi pengumpul data, gitu ya. Jadi yang mengumpulkan data sebetulnya BPS, terus yang menentukan desil-desil itu dari kementerian yang bersangkutan,” katanya.
Karena itu, ia kembali menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai alasan seseorang masuk ke dalam kategori desil tertentu.
“Nah, harusnya bisa diakses oleh masyarakat bahwa misalkan kenapa mereka masuk pada kategori desil tersebut. Ya, itu ada kategori-kategorinya. Itu yang dijelaskan kepada masyarakat, baru masyarakat paham,” pungkasnya.