WACANA BERITA – Transformasi angkutan kota (angkot) konvensional menuju angkot listrik dinilai tidak akan memberikan beban besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah dinilai cukup memberikan dukungan kebijakan agar pengadaan armada dapat berjalan melalui kerja sama koperasi, investor, dan perbankan.
Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, komponen terbesar dalam proses transformasi angkot listrik berada pada pengadaan kendaraan. Sementara peran pemerintah lebih dibutuhkan untuk memastikan skema layanan dan dukungan pembiayaan.
“Transformasi angkot menjadi angkot listrik pada dasarnya tidak membebani APBD terlalu besar. Komponen terbesar, hampir 70-80 persen, dari transformasi angkot ke angkot listrik adalah pengadaannya,” ujar Sony Selasa (28/7/2026)
Menurutnya, pengusaha angkot dan koperasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan armada melalui kerja sama dengan investor. Pemerintah tidak harus menanggung seluruh biaya pembelian kendaraan, melainkan memberikan kepastian kebijakan agar pihak swasta dan perbankan memiliki kepercayaan.
“Pengusaha angkot dan koperasi sanggup untuk pengadaan karena dapat mencari investor sendiri. Yang dibutuhkan adalah sikap pemerintah dan endorsement agar investor dan perbankan percaya untuk membantu,” katanya.
Sony menjelaskan, dukungan pemerintah dapat dilakukan melalui skema pembelian layanan (buy the service) terhadap angkot listrik yang telah memenuhi standar pelayanan.
Selain dukungan kebijakan, Sony menilai akses pembiayaan dari perbankan juga menjadi faktor penting. Ia menyebut koperasi angkot memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman apabila mendapatkan skema pembiayaan seperti bantuan bagi pelaku UMKM.
“Bank perlu diyakini tentang hal ini sehingga penting adanya endorsement dari pemerintah. Pemprov dan Pemkot tinggal meminta bank pemerintah, khususnya Bank BJB sebagai banknya Jawa Barat, untuk mendukung transformasi angkutan ini,” jelasnya.
Sony juga menyebut penggunaan angkot listrik dapat memberikan efisiensi biaya operasional.
”Angkot listrik mampu menekan biaya operasional, dari sekitar Rp200 ribu per hari untuk BBM menjadi hanya Rp30-40 ribu untuk jarak dan waktu operasi yang sama,” Pungkasnya
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berwacana agar peremajaan angkutan kota didominasi oleh armada berbasis kendaraan listrik (electric vehicle/EV) guna mengurangi penggunaan transportasi berbahan bakar fosil.
Dedi menyebut pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) agar para sopir dapat memiliki kendaraan sendiri.
“Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor,” ujar Dedi, Kamis (23/7/2026).