WACANA BERITA – Rencana ambisius Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyalurkan beasiswa bagi puluhan ribu calon siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Program pendidikan di Jawa Barat yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi menuai sorotan karena dinilai berpotensi menjadi ambisi politik jika tidak disertai kesiapan teknis, transparansi, dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaannya.
Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai slogan, melainkan didukung kesiapan administrasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Program bantuan ini muncul di tengah pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Maung dan PCMB yang masih mengalami kendala teknis. Ineu menekankan bahwa rencana penyaluran beasiswa bagi sekitar 70 ribu siswa yang tidak lolos seleksi harus dikelola dengan cermat, terutama dalam hal pemetaan kriteria penerima manfaat secara objektif.
“Kemarin sudah rapat itu karena ada masukan-masukan terkait dengan proses administrasi penerimaan siswa. Yang mana kemarin juga kita sudah sampaikan, program yang bagus juga harus didukung kesiapan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan dari program yang bagus tersebut,” ujar Ineu Purwadewi Sundari saat diwawancarai, Kamis 18 Juni 2026.
Menurutnya, kebijakan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu patut diapresiasi. Namun, ia menyoroti perlunya kejelasan terkait kuota dan realisasi di lapangan, mengingat keterbatasan anggaran daerah tidak selalu sebanding dengan jumlah siswa yang terdampak.
Ia juga menilai keberadaan sekolah swasta di Jawa Barat berperan penting sebagai penyangga ketika daya tampung sekolah negeri terbatas. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan sekolah swasta perlu terus diperkuat dalam sistem penerimaan siswa baru.
Ineu mendorong agar proses SPMB Sekolah Maung maupun PCMB dijalankan secara transparan untuk menghindari kecurigaan publik. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci agar penyaluran beasiswa tidak menimbulkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
“Perlu adanya transparansi supaya di antara kita sesama warga itu tidak saling menaruh kecurigaan karena proses yang tidak terbuka. Kalau beasiswa, kan proses untuk memperolehnya harus jelas, karena banyak masyarakat juga yang sama-sama merasa berhak untuk mendapatkan itu,” tegasnya.
Lebih jauh, PA GMNI Jabar meminta adanya evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif terkait pola penerimaan siswa baru yang dinilai masih kerap menimbulkan persoalan setiap tahun. Sosialisasi yang masif disebut penting agar masyarakat memahami mekanisme dan batasan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidaksiapan sistem dapat memicu ketidakadilan bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan. Karena itu, indikator kelayakan dan pemetaan data harus disusun secara presisi agar program tepat sasaran.
“Padahal kan yang membutuhkan banyak, tetapi yang dapat hanya sebagian terbatas. Sehingga perlu ada mekanisme yang terbuka, transparan, dan betul-betul dilakukan, sehingga sangat bermanfaat dan yang diberikan itu membantu betul-betul orang yang membutuhkan,” pungkasnya.