WACANA BERITA – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 resmi dimulai pada Senin (15/6/2026). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan berbagai pilihan sekolah yang tersedia, termasuk sekolah negeri yang hingga kini masih kekurangan peminat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan pemerintah, sejumlah sekolah negeri di berbagai daerah masih memiliki kuota yang belum terisi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kesempatan masuk sekolah negeri masih terbuka bagi calon peserta didik. Karena itu, orang tua dan siswa diminta tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah favorit yang jumlah pendaftarnya telah membludak.
“Berdasarkan pemetaan data yang kita miliki, ternyata masih banyak sekolah-sekolah negeri yang belum cukup peminatnya. Manfaatkan ruang ini dengan baik, jangan kekeh di sekolah yang sudah numpuk pesertanya,” kata Dedi melalui unggahan video di media sosial pribadinya. Senin (15/6/2026)
Selain itu, Dedi menjelaskan proses pendaftaran SPMB tahun ini lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK telah terintegrasi dalam sistem sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran ulang dari awal.
Ia menyebut orang tua dan calon peserta didik cukup memastikan seluruh persyaratan administrasi telah lengkap sebelum mengikuti tahapan yang tersedia pada aplikasi SPMB.
“Persyaratannya sudah lengkap. Di SPMB ini nanti tinggal klik saja sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di aplikasi,” ujarnya.
Bagi calon peserta didik yang berada di wilayah perbatasan, Pemprov Jawa Barat juga menyediakan sekolah penyangga sebagai alternatif pilihan sekolah.
“Sekolah penyangga itu bisa dimanfaatkan. Yang penting anak-anak kita sekolah,” katanya.
Di sisi lain, Dedi turut mendorong pemanfaatan program SMA Terbuka bagi siswa yang tidak memungkinkan mengikuti pembelajaran tatap muka setiap hari. Menurutnya, program tersebut memberikan fleksibilitas belajar tanpa mengurangi legalitas pendidikan yang diperoleh peserta didik.
“Bagi mereka yang anak-anaknya tidak bisa tiap hari ke sekolah, manfaatkan SMA Terbuka. Ini juga sekolah negeri,” ucapnya.
Dedi menegaskan lulusan SMA Terbuka tetap mendapatkan ijazah negeri yang memiliki kedudukan yang sama dengan lulusan sekolah reguler.
Tak hanya mengandalkan sekolah negeri, Pemprov Jawa Barat juga menggandeng sekitar 700 sekolah swasta untuk memperluas akses pendidikan. Kerja sama tersebut didukung melalui program Beasiswa Pancawaluya yang memungkinkan siswa belajar tanpa dipungut biaya pendidikan.
“Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan, ada 700 sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Dedi.
Menurutnya, program tersebut menjadi langkah pemerintah dalam memastikan seluruh anak di Jawa Barat mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Kita memasuki sebuah era di mana negara bertanggung jawab terhadap pendidikan warganya,” pungkasnya.