WACANA BERITA –Pemerintah Kota Bandung memastikan siswa yang diterima melalui jalur Afirmasi Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) di sekolah swasta tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya SPP maupun Dana Sumbangan Pendidikan (DSP).
Namun, di tengah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, kepastian pembiayaan bagi siswa dari keluarga kurang mampu masih menjadi perhatian banyak orang tua.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menegaskan program RMP merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin hak pendidikan warga, khususnya bagi keluarga yang masuk kategori kurang mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemkot Bandung Siapkan Revitalisasi Bandung Zoo, Pengelola Baru Resmi Ditetapkan
“Para orang tua jangan khawatir. Bagi yang lolos jalur Afirmasi RMP di sekolah swasta akan mendapat bantuan operasional sebagai pengganti SPP dan DSP selama bersekolah,” kata Asep, Rabu (10/6/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab keresahan sebagian masyarakat yang khawatir harus menanggung biaya pendidikan ketika tidak diterima di sekolah negeri dan diarahkan ke sekolah swasta.
Saat ini pendaftaran SPMB Kota Bandung tahap pertama untuk jalur afirmasi dan prestasi berlangsung pada 8-12 Juni 2026. Dari total kuota jalur afirmasi sebesar 30 persen, sebanyak 20 persen dialokasikan melalui skema penempatan RMP dan 10 persen melalui jalur afirmasi non-penempatan.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan masih muncul terkait keberlanjutan program tersebut. Sebab bantuan operasional RMP diberikan berdasarkan status penerima yang tercatat dalam DTSEN. Artinya, keberlangsungan bantuan sangat bergantung pada validitas dan pembaruan data sosial ekonomi penerima manfaat setiap tahunnya.
Dinas Pendidikan Kota Bandung mengklaim telah menyalurkan anggaran sebesar Rp36,35 miliar kepada 191 sekolah dengan total 17.775 siswa penerima manfaat pada Mei 2026. Dana tersebut digunakan untuk mengganti biaya SPP dan DSP bagi peserta didik RMP.
Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan juga menuntut pengawasan ketat. Pemkot Bandung mengingatkan seluruh sekolah penerima bantuan agar menggunakan dana sesuai aturan dan tidak membebankan biaya yang seharusnya telah ditanggung melalui program RMP.
“Kami meminta seluruh kepala sekolah menjaga amanah dan menggunakan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Asep.
Di sisi lain, program ini mendapat respons positif dari masyarakat. Desi, salah seorang orang tua penerima manfaat, mengaku bantuan RMP sangat membantu keluarganya yang memiliki empat anak usia sekolah.
Sebagai pedagang kecil dengan suami yang bekerja sebagai sopir travel, ia mengaku program tersebut menjadi penopang penting agar anak-anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan.
“Alhamdulillah anak-anak saya bisa tetap sekolah dan mendapatkan bantuan perlengkapan pendidikan. Program ini sangat membantu keluarga kami,” katanya.
Apresiasi juga datang dari pihak sekolah. Kepala SD Kemala Bhayangkari, Hesti Febriati, menilai bantuan RMP memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik, terutama dalam mendukung layanan pendidikan yang lebih baik.
Meski demikian, efektivitas program RMP ke depan akan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima, transparansi penggunaan anggaran, serta kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan pendanaan di tengah meningkatnya kebutuhan pendidikan masyarakat Kota Bandung.
Dengan ribuan siswa bergantung pada program tersebut setiap tahun, tantangan terbesar Pemkot Bandung bukan hanya menyalurkan bantuan, melainkan memastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang putus sekolah karena kendala biaya.