WACANA BERITA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengkaji usulan Pemerintah Kota Bandung terkait penetapan status darurat sampah. Permohonan tersebut diajukan menyusul meningkatnya volume sampah yang membebani sistem pengelolaan persampahan Kota Bandung dan ketergantungan daerah tersebut terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan usulan tersebut belum diputuskan dan masih dalam tahap pembahasan sebelum dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Lagi dikaji dengan cermat, dan kami mau terlebih dahulu melaporkan ke pak Gubernur KDM,” ujar Herman, dikutip Selasa (2/6/2026).
Menurut Herman, kajian tidak hanya melihat kondisi penumpukan sampah di Kota Bandung, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas TPA Sarimukti yang menjadi lokasi pembuangan sampah bagi sejumlah daerah di kawasan Bandung Raya.
Ia menyebut berbagai langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan kuota pembuangan ke Sarimukti, masih akan dibahas bersama gubernur dan organisasi perangkat daerah terkait.
Meski demikian, Herman memastikan penanganan persoalan sampah akan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Kami akan berkoordinasi dahulu, yang pasti penanganan dilakukan secara sinergi (Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung),” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan status darurat sampah kepada Pemprov Jabar dan kini menunggu keputusan resmi. Menurutnya, status tersebut diperlukan agar Pemkot Bandung memiliki ruang untuk mengambil langkah-langkah darurat dalam penanganan sampah.
“Pada saat bersamaan juga kami sudah mengajukan pada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah, sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Farhan. Senin (1/6/2026)