WACANA BERITA – Gangguan website dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi sorotan DPRD Jawa Barat. Keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses sistem pendaftaran dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata, terlebih di tengah persiapan Program Sekolah Maung yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengatakan kendala pada website SPMB berpotensi menghambat proses pendaftaran sekaligus menyulitkan pengawasan. Karena itu, ia meminta pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar proses penerimaan siswa baru berjalan transparan dan adil.
“Sampai hari ini masih ada keluhan terkait website yang tidak bisa diakses. Ini menjadi catatan penting karena ketika sistem bermasalah, pengawasan menjadi lebih sulit dan berpotensi menimbulkan persoalan yang tidak diinginkan,” ujar Siti Muntamah saat dihubungi Senin (1/6/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD Jawa Barat karena tahun ini pemerintah juga tengah mempersiapkan Program Sekolah Maung sebagai pengembangan sekolah unggulan di Jawa Barat.
Siti menegaskan keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh konsep dan kebijakan, tetapi juga kesiapan sistem serta pengawasan yang memadai.
“Kami melihat yang perlu diperkuat adalah pengawasan. Sekolah-sekolah yang akan menjadi sekolah unggulan di Jawa Barat harus benar-benar menjadi solusi bagi persoalan pendidikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan Sekolah Maung tetap berlandaskan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap peserta didik. Menurutnya, program yang ditujukan untuk memfasilitasi siswa berkemampuan di atas rata-rata itu harus tetap memberikan ruang yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh hak pendidikan.
“Yang menjadi perhatian kami adalah sistem ini jangan sampai menimbulkan diskriminasi. Program ini harus berjalan berdasarkan nilai-nilai keadilan sehingga semua anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Siti menilai gangguan website SPMB harus menjadi bahan evaluasi serius. Sebab, ketika sistem tidak dapat diakses masyarakat, muncul potensi persoalan yang sulit dipantau maupun dibuktikan.
“Menurut saya, kondisi seperti ini bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Ketika sistem tidak dapat diakses masyarakat, muncul potensi masalah yang sulit dibuktikan atau diawasi. Karena itu kami juga telah menyampaikan komplain terkait ketidaksiapan dalam menangani gangguan aplikasi atau website yang digunakan masyarakat,” pungkasnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut akan menjadi salah satu catatan penting DPRD Jawa Barat dalam mengawasi pelaksanaan SPMB 2026. Pengawasan juga akan dilakukan terhadap pengembangan Program Sekolah Maung agar berjalan sesuai tujuan, transparan, serta mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat