WACANA BERITA – Kebijakan Sekolah Maung dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 dinilai mulai menimbulkan dampak lanjutan terhadap sistem pemerataan pendidikan.
Pemerhati Pendidikan, Dan Satriana, menilai dampaknya mulai terlihat di Kota Bandung. Ia menyoroti munculnya dua sekolah baru, yakni SMAN 28 Bandung dan SMAN 29 Bandung yang masuk dalam Petunjuk Teknis SPMB Jawa Barat.
Menurutnya, langkah tersebut diduga muncul sebagai respons atas gejolak masyarakat sekitar Sekolah Maung.
“Efek domino jalur penerimaan murid baru Sekolah Maung sudah mulai terlihat di Kota Bandung. Penetapan dua sekolah baru tersebut untuk meredam gejolak sosiologis warga sekitar Sekolah Maung yang tereliminasi oleh pembatasan jalur prestasi,” ujarnya. Selasa (26/5/2026)
Ia menilai penambahan sekolah negeri di Kota Bandung belum menyentuh akar persoalan pendidikan di Jawa Barat.
“Menambah SMA negeri di Kota Bandung tidak menjawab masalah pemerataan pendidikan. Seharusnya pembangunan sekolah diprioritaskan pada wilayah yang benar-benar belum memiliki SMA atau SMK,” katanya.
Dan menyebut masih terdapat 128 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki fasilitas SMA/SMK negeri.
“Setidaknya ada 14 kecamatan di Kabupaten Kuningan, Sumedang, Ciamis, Sukabumi, Garut, dan Purwakarta yang sama sekali belum memiliki SMA/K,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai penambahan kapasitas sekolah negeri berpotensi memengaruhi daya tampung sekolah swasta.
“Penambahan daya tampung melalui SMAN baru berpotensi mengulang persoalan seperti kebijakan PAPS tahun sebelumnya, yakni berkurangnya calon murid potensial di sekolah swasta sekitar,” katanya.
Dan meminta pemerintah daerah memfokuskan kebijakan pendidikan pada pemerataan akses belajar.
“Pemprov harus fokus menjalankan program pendidikan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk menyediakan akses belajar yang adil, merata, dan terjangkau,” tutupnya.