WACANA BERITA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong penguatan sistem transportasi terintegrasi di kawasan Cekungan Bandung seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Kebijakan ini menitikberatkan pada integrasi antarmoda, peningkatan konektivitas, serta penyesuaian pengembangan transportasi dengan tata ruang wilayah.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen Intram) Kemenhub, M. Risal Wasal, mengatakan berbagai proyek transportasi di Bandung Raya mulai dari pembangunan jalan tol, angkutan kereta api perkotaan, hingga elektrifikasi perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam melayani kebutuhan masyarakat.
“Banyak yang sudah disiapkan untuk peningkatan transportasi. Namun, apakah itu sudah mencukupi dan mampu melayani seluruh wilayah di Kota Bandung agar mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah,” ujar Risal dalam webinar evaluasi masterplan transportasi Bandung Raya yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung (ITB) secara daring, Rabu (15/4/2026).
Menurut Risal, peran Bandung Raya sebagai pusat pariwisata, budaya, dan jasa ekonomi menuntut sistem transportasi yang mampu melayani pergerakan lintas wilayah secara optimal. Namun, penanganan transportasi selama ini dinilai belum berbasis kawasan secara menyeluruh, sehingga belum efektif mengurai kemacetan.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara pengembangan kawasan dan distribusi aktivitas. Pembangunan kawasan baru di sekitar Bandung, kata dia, belum mampu mengurangi beban aktivitas di pusat kota yang masih menjadi titik konsentrasi pergerakan masyarakat.
“Perlu ada pemetaan pembangunan yang lebih terintegrasi agar distribusi tempat tinggal dan aktivitas lebih merata, sehingga persoalan kemacetan bisa ditangani secara lebih efektif,” katanya.
Di sisi lain, peningkatan konektivitas antarwilayah, termasuk melalui kereta cepat Whoosh, belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan transportasi lanjutan di dalam kota. Hal ini berdampak pada tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
“Dengan tingginya jumlah penumpang Whoosh yang datang setiap hari, perlu ada penanganan yang lebih baik dari pemerintah daerah terkait keberlanjutan perjalanan mereka di dalam kota,” ucapnya.
Risal mencatat, rata-rata penumpang Whoosh yang tiba di Bandung mencapai 20.589 orang per hari, sementara pengguna KA Argo Parahyangan sekitar 3.075 orang per hari. Jumlah tersebut dinilai berpotensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah jika diimbangi dengan sistem transportasi yang memadai.
Dari sisi layanan, cakupan transportasi publik di Bandung baru mencapai sekitar 57,4 persen wilayah, dengan pangsa penggunaan (mode share) sebesar 13 persen. Sementara itu, jumlah kendaraan pribadi terus meningkat hingga mencapai 1,55 juta unit, ditambah lebih dari 1,5 juta kendaraan yang masuk saat libur panjang.
Padahal, jumlah rute angkutan umum dinilai cukup banyak, meliputi 39 trayek angkot dalam kota, 8 trayek lintas wilayah, 5 koridor Damri, 7 koridor Trans Metro Bandung (TMB), dan 6 koridor Metro Jabar Trans.
“Perlu dilihat kembali apakah layanan transportasi yang ada sudah sejalan dengan masterplan yang disusun,” ujarnya.
Sebagai solusi, Kemenhub mendorong integrasi antarmoda melalui lima pilar, yakni integrasi kelembagaan, fisik, pembayaran, jaringan, dan informasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mengatasi persoalan first mile dan last mile.
Selain itu, konsep Mobility as a Service (MaaS) yang telah diterapkan di Jakarta melalui Jak Lingko juga akan dikembangkan lebih luas, termasuk di Bandung Raya. Pemerintah pusat juga mendorong pembangunan titik integrasi di sejumlah lokasi strategis seperti Stasiun Bandung, Terminal Leuwipanjang, Stadion Si Jalak Harupat, serta kawasan wisata Ciwidey dan Lembang.
Kemenhub juga tengah mengkaji pengembangan moda transportasi massal berbasis skytrain di koridor padat sebagai alternatif yang dinilai lebih terjangkau.
“Dari hasil studi, biaya pembangunan skytrain relatif lebih rendah, dengan estimasi investasi sekitar Rp320 miliar per kilometer dan biaya operasional tahunan sekitar Rp32 miliar,” kata Risal.
Ia menegaskan, penguatan sistem transportasi di Bandung Raya membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam mengevaluasi kembali masterplan agar sesuai dengan dinamika mobilitas yang terus berkembang.
“Bandung perlu meninjau kembali masterplan transportasi dengan melihat kondisi saat ini yang menunjukkan pertumbuhan mobilitas yang sangat pesat,” pungkasnya.