WACANA BERITA – Ruang Rapat Mamminasata di Kantor Bappelitbangda Sulawesi Selatan menjadi saksi komitmen besar dalam transformasi tata kelola wilayah. Selama dua hari, 8-9 April 2026, sebuah workshop bertajuk “Transforming Spatial Data into Smarter Development Decisions” mempertemukan lebih dari 125 peserta. Mereka adalah para perencana dan praktisi geospasial dari berbagai kabupaten dan kota se Sulawesi Selatan yang berkumpul untuk merumuskan cara membangun daerah yang lebih cerdas dan akurat.
Acara yang digelar Bappelitbangda Sulsel bekerja sama dengan Pusat Infrastruktur Data Spasial (PIDS) ITB ini bukan sekadar diskusi teknis. Ini adalah langkah nyata agar setiap kebijakan di Sulsel punya dasar data yang pasti. Terutama dalam memaksimalkan penggunaan peta skala 1:5.000 wilayah Sulawesi yang telah diserahterimakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
Plt. Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin, ST., M.Si., menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah kunci peningkatan kemampuan aparatur daerah. “Kami ingin membangun sistem yang dampak kemajuannya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang lebih baik,” ungkapnya.
Teknologi Pintar untuk Solusi Nyata di Daerah
Dalam workshop ini, para mitra teknologi menunjukkan cara kerja alat-alat canggih yang sangat berguna untuk kondisi Sulawesi Selatan. Tim dari SuperMap, yang diwakili oleh Raka, Satria, dan Mifdhal, mempraktekkan teknologi Geo-AI yang bisa mendeteksi perubahan bangunan dan lahan secara otomatis.
Teknologi ini sangat penting untuk memantau area pertambangan yang sangat dinamis di Sulsel. Selain itu, Mifdhal menawarkan solusi “Intranet” agar daerah yang akses internetnya belum stabil tetap bisa mengelola data peta dengan lancar di kantor masing-masing.
Sementara itu, Gilang Widyawisaksana dari Leica Geosystems memaparkan pentingnya presisi melalui konsep Digital Twin atau “kembaran digital”. Teknologi ini sangat krusial untuk menata kawasan strategis seperti Center Point of Indonesia (CPI) Makassar dan memodelkan simulasi banjir.
Dengan peta digital yang akurat, pemerintah bisa memprediksi ke mana air mengalir saat hujan deras, sehingga langkah pencegahan banjir bisa dilakukan lebih tepat sebelum bencana terjadi. Evelin Sun dari SuperMap juga menambahkan bahwa penggabungan data peta seperti ini akan membuat keputusan pemerintah jauh lebih efektif dan efisien.
Transformasi Bidang Geospasial dari ILASPP hingga AI Bersama Sekretaris Dirjen SPPR
Mendengar Suara Daerah dan Wacana BLU
Diskusi berlangsung hangat dengan banyaknya pertanyaan dari para praktisi perencana daerah. Nama-nama seperti Ibu Samsirani (Dinas PU Sidrap), Bapak Cahyadi (Pusat Studi Bencana Unhas), Bapak Mujahid (Luwu Timur), Bapak Ovan (Luwu Utara), Ibu Iin (Gowa), hingga Bapak Baso Jaya (PWK Universitas Bosowa) aktif menyampaikan tantangan di lapangan. Mereka membahas mulai dari urusan tata ruang kecamatan (RDTR) hingga sulitnya memetakan wilayah terpencil.
Menanggapi keluhan soal terbatasnya anggaran, Dr. Budhy Soeksmantono dari PIDS ITB mengungkapkan adanya wacana mengenai mekanisme Badan Layanan Umum (BLU). Dengan sistem ini, unit pengelola data geospasial di daerah memiliki fleksibilitas untuk memberikan layanan profesional kepada pihak swasta atau publik. Hasilnya bisa digunakan kembali untuk biaya perawatan teknologi dan kesejahteraan para ahli peta, sehingga tidak selalu bergantung pada “ketok palu” APBD yang seringkali terbatas.
Budhy menekankan bahwa PIDS ITB siap mendampingi agar peta 1:5.000 yang sudah diberikan BIG tidak hanya menjadi aset digital, melainkan alat yang terus diperbarui untuk melayani kepentingan masyarakat luas.
Investasi SDM: Kunci Agar Peta Tidak Salah Alamat
Satu hal penting yang menjadi catatan dalam workshop ini adalah secanggih apa pun alatnya, orang yang mengoperasikannya tetap memegang kendali utama. Tanpa tenaga ahli yang kompeten, data peta bisa salah terbaca dan justru merugikan masyarakat dalam urusan perizinan atau pembangunan infrastruktur.
Iwan Kurniawan, seorang profesional di bidang geospasial sekaligus Asesor Kompetensi, menekankan pentingnya investasi pada kualitas manusia. Menurutnya, memiliki staf yang bersertifikat ahli jauh lebih murah dan efisien dibanding menanggung risiko gagalnya sebuah proyek akibat kesalahan data. Tenaga ahli yang kompeten adalah “nakhoda” yang menjamin data daerah tetap akurat dan punya kekuatan hukum yang sah.
Iwan menyarankan agar pemerintah daerah mulai menyusun rencana pengembangan staf dan mewajibkan standar sertifikasi kompetensi nasional (SKKNI) dalam setiap proyek pemetaan. Dengan adanya tenaga spesialis yang diakui negara di Bappelitbangda, kedaulatan data daerah Sulawesi Selatan akan lebih terjamin dan pembangunan pun jadi lebih terarah.
MANDALA TALK: Menakar ILASPP dari Sudut Pandang Akademisi Geospasial – Dr.Soni Darmawan
Catatan Akhir: Bukan Sekadar Baris Kode dan Piksel
Pada akhirnya, transformasi ini adalah ujian bagi keberanian birokrasi di Sulawesi Selatan. Teknologi Geo-AI dan peta 1:5.000 yang telah diserahkan BIG hanyalah tumpukan data mati jika tidak dihidupkan oleh kemauan politik dan integritas para perencana.
PIDS ITB telah membuka jalan, dan industri telah menyodorkan alatnya. Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah: apakah data ini akan menjadi instrumen penyelamat dari bencana dan tantangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau kembali terkubur dalam laci dokumen yang berdebu?
Pembangunan yang “cerdas” tidak dimulai dari layar monitor, melainkan dari keberpihakan pada akurasi demi kepentingan rakyat banyak.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini ditutup oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ishak Amin Rusly, yang kembali mengingatkan semua pihak untuk terus mengawal penggunaan teknologi ini demi kemajuan Sulawesi Selatan. (FMA)