WACANA BERITA – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapat sorotan publik, seiring adanya penonaktifan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung pada Rabu (8/4/2026).
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penyesuaian internal dalam birokrasi agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan lebih optimal. Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhammad Romli, menilai kebijakan tersebut merupakan inovasi positif dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
“Pertama, kita tentu menyambut baik gagasan dan inovasi yang terus dilakukan oleh Gubernur, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan di Jawa Barat,” ujar Romli, Saat di wawancarai Kamis, (10/4/2026)
Ia menambahkan, kebijakan penyederhanaan pembayaran PKB, termasuk penghapusan kewajiban membawa KTP pemilik pertama kendaraan, merupakan langkah yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
“Artinya, wajib pajak cukup datang dan melakukan pembayaran tanpa harus melibatkan pemilik awal kendaraan. Ini jelas memangkas birokrasi,” katanya.
Namun demikian, Romli mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan yang berkaitan dengan proses komunikasi dan penyesuaian antar instansi.
“Bisa jadi informasi belum tersampaikan dengan cepat ke seluruh jajaran, atau ada proses administrasi yang memang membutuhkan waktu. Ini lebih kepada penyesuaian internal birokrasi,” jelasnya.
Menurutnya, perbedaan pemahaman dan kecepatan distribusi informasi di tingkat pelaksana menjadi faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.
“Terkait adanya kendala di lapangan, kemungkinan terjadi karena persoalan teknis birokrasi. Bisa jadi informasi belum tersampaikan dengan cepat ke seluruh jajaran, atau ada proses administrasi yang memang membutuhkan waktu, Di sisi lain, gubernur juga menginginkan agar aparatur bergerak cepat (gercep) dalam menjalankan kebijakan. Jadi kemungkinan besar ini persoalan komunikasi dan penyesuaian di internal birokrasi” tambah Romli.
DPRD Jawa Barat pun menyatakan akan terus mendorong perbaikan layanan publik di sektor perpajakan kendaraan, termasuk inovasi di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)
“Tujuannya sama, yakni meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat,” pungkasnya.